ICW: Banyak Anggaran Tidak Wajar Mengindisikan Masalah di Tahap Perencanaan

Oleh Maria Flora pada 05 Nov 2019, 16:36 WIB
Diperbarui 05 Nov 2019, 16:36 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Rencana kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran 2020 DKI Jakarta menjadi polemik. Berbagai kejanggalan yang ditemukan seperti anggaran Suku Dinas Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyedian alat tulis kantor. 

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (5/11/2019), anggota DPRD fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta William Aditya Sarana yang menemukannya. Temuan itu sempat diunggah ke akun media sosialnya, sontak menjadi viral.

Menyikapi hal ini, lembaga anti-korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai banyaknya anggaran yang tidak wajar mengindikasikan masalah di tahap perencanaan.

"Komponen dan jumlah anggaran yang tidak wajar, tentu bukan angka yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi seharusnya sudah melewati proses perencanaan. Sehingga seharusnya jika perencanaannya bagus, kemudian di entri secara baik, ada pengawasan juga untuk memferivikasi, hasil entri data itu seharusnya tidak terjadi apa yang sekarang ini menjadi polemik," ungkap Almas Sjafrina, peneliti ICW. 

Lebih jauh, ICW berharap Pemprov DKI segera memperbaiki anggaran yang ada dan tidak lupa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya dan tetap mengedepankan azas transparansi.