Jelang Pemilu 2024, Menkominfo: Kementerian dan Lembaga Berkolabosi Perkuat Keamanan Siber

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan kementerian dan lembaga terus berupaya memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik agar menghasilkan para pemimpin yang legitimate.

"Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” katanya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Menurutnya, Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, ruang digital harus dijaga dengan baik agar proses demokratisasi lebih berkualitas.

Hal itu hanya bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pencegahan, di antaranya melalui literasi digital dan penanganan konten negatif.

“Kita belajar dari beberapa pemilihan umum sebelumnya, baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan di antara masyarakat, maka ruang digital perlu kita jaga bersama-sama. Kita bicarakan tentang langkah pencegahannya, karena ini berkaitan dengan data, terutama Pemilu kali ini yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelasnya, dikutip Rabu (19/10/2022).

Johnny menyebut perwakilan kementerian dan lembaga juga menyepakati agar sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Komisi Pemilihan Umum secara khusus bisa dijaga keamanan sibernya.

“Kita minta juga kan untuk menguji keandalannya, sehingga bisa lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilihan umum,” ujarnya.

Menkominfo juga menekankan ekosistem Pemilu, termasuk partai politik bisa ambil bagian dalam menciptakan suasana yang menggembirakan atau tidak menakutkan.

“Agar rakyat ikut berpartisipasi, sehingga proses Pemilu legitimate, hasilnya juga legitimate, Itu tujuannya,” ucapnya memungkaskan.

Setelah sejumlah ketua umum partai politik seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa berkumpul dan sepakat membentuk poros politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), perlahan arus politik jelang Pemilu 2024 kian deras.

2 dari 3 halaman

Hadapi Hoaks di Pemilu 2024, Kominfo Siapkan Gugus Tugas Patroli di Ruang Digital

KPU Bersama Komisi II Bahas PKPU Pemilu 2024 — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang penyusunan daftar pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta PKPU tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota serta membahas rancangan PKPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengantisipasi maraknya hoaks menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, Kominfo akan membentuk gugus tugas yang melibatkan berbagai lembaga lain untuk menjaga ruang digital.

Nantinya Gugus Tugas itu akan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan komponen masyarakat. Gugus tugas akan melakukan patroli di ruang digital agar konten negatif penyebab pembelahan sosial di dunia nyata tidak terjadi.

"Kita termasuk negara satu dari sedikit negara yang ekonominya masih bagus, inflasi negara lain sudah 80 persen, di atas dua digit, jadi kestabilan ekonomi dan politik di dalam negeri harus dijaga jangan sampai terganggu karena hoaks," ujar Dirjen IKP Kominfo, Usman Kason dilansir laman Infopublik.

"Mari kita jaga demokrasi di ruang digital, terlebih menjelang pemilu. Kita mengimbau kepada masyarakat agar jangan menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial yang kira-kira berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ketika sudah ada pelanggaran harus ada langkah yang tegas," ucapnya menambahkan.

Di sisi lain Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga ruang digital agar terbebas dari disinformasi dan misinformasi, antara lain literasi digital.

Dalam literasi digital Kementerian Kominfo menyampaikan empat hal yakni ketrampilan digital (digital skill), etika digital (digital ethics), budaya digital (digital culture), dan keamanan digital (digital safety).

"Literasi digital perlu dilakukan, terlebih menjelang 2024, walau masih dua tahun lagi tetapi suasana sudah mulai menghangat, terutama di media sosial."

3 dari 3 halaman