Pakar Keamanan Siber Minta Pemerintah Jangan Remehkan Hacker

Liputan6.com, Jakarta - Pakar keamanan siber CISSReC Pratama Persadha menyebut, pemerintah sebaiknya tidak meremehkan hacker.

Pasalnya hal ini bisa jadi boomerang bagi pemerintah, di mana para hacker akan merasa tertantang untuk meretas sistem pemerintah.

"Harusnya jangan nantangin gitu, nanti banyak hacker-hacker lain yang kesal dan malah berlomba meretas sistemnya pemerintah," ujar Pratama, melalui pesannya kepada Tekno Liputan6.com, Rabu (14/9/2022).

Hal ini diungkapkan Pratama menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut hacker Bjorka tidak memiliki kemampuan dalam membobol data.

Pratama sebelumnya berpendapat, Bjorka merupakan sebuah grup atau kelompok yang masing-masing anggotanya memiliki peran.

"Mereka ada yang bisa melakukan peretasan, ada yang menerima setoran data-data yang bocor, dan ada yang berperan sebagai penjual atau yang buat publikasi di media sosial," kata Pratama.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa data yang dibocorkan dalam kasus Bjorka, bukanlah data yang bersifat rahasia negara.

Bahkan, Mahfud juga membandingkan situasi yang terjadi hari ini dengan kejadian Wikileaks yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (14/9/2022), seperti juga disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI.

Menurut Mahfud MD, insiden Wikileaks di masa pemerintahan SBY, membuat pembicaraan telepon presiden dengan Perdana Menteri Australia tersebar.

Sebuah akun instagram @volt_anonym membongkar sosok Bjorka. Dalam unggahannya, disebutkan Bjorka ternyata orang Indonesia bernama Muhammad Said Fikriansyah.

2 dari 3 halaman

Cuma Data Umum?

"Yang ini tidak ada. Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol," imbuh Mahfud.

Selain itu kata Mahfud, motif dari pembocor data dalam kasus ini juga "gado-gado."

"Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Motif-motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud menambahkan.

"Dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," ujar Mahfud MD menambahkan.

Mahfud MD juga menambahkan, "menurut persepsi baik" mereka, hacker Bjorka ingin memberitahu bahwa "kita harus hati-hati, kita bisa dibobol, dan sebagainya."

3 dari 3 halaman

Polisi Berhasil Identifikasi Bjorka

Tiga Lembaga Terkait Beberkan Kasus Irjen Ferdy Sambo ke Komisi III — Ketua Kompolnas/Menkopolhukam, Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). RDP tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengatakan BIN dan Polri sudah dapat melakukan identifikasi terhadap Bjorka. Meski begitu, mereka belum bisa mengumumkannya.

Mahfud juga menegaskan, dalam sebulan ke depan, RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan diundangkan sebagai Undang-Undang, yang sudah disahkan di DPR Tingkat I dan akan dibawa ke paripurna.

"Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," kata Mahfud MD. Dia juga mengatakan, pemerintah akan menjadikan kejadian ini sebagai peluang dan pengingat untuk berhati-hati.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, terkait data yang dibagikan oleh Bjorka, ia menyatakan, data tersebut memang ada yang tidak seluruhnya valid.

"Tidak saya katakan semuanya tidak valid, ada juga yang valid, tapi dari sisi masa waktunya beda," tuturnya dalam konferensi pers di Sawangan, Depok pada Selasa (13/9/2022).

(Tin/Isk)