Sukses

Inikah Motif Hacker Bjorka Serang Indonesia?

Warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Belakangan ini dunia internet Indonesia sedang diramaikan oleh aksi yang dilakukan oleh hacker Bjorka, dengan membocorkan informasi pelanggan Indihome, KPU, nomor HP Indonesia, dokumen rahasia Presiden RI.

Dalam cuitan, Bjorka mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir didalangi oleh Muchdi Pr sebagai otak pelaku.

Aksinya membocorkan data atau informasi ini tentunya memicu beragam reaksi, ada yang pro dan tentunya ada juga yang kontra.

Terlepas dari hal tersebut, warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif hacker Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah.

Ternyata sang hacker pun langsung menjawab rasa penasaran kebanyakan warganet. Lewat akun Twitter-nya, Bjorka bongkar motif menyerang pemerintah karena orang terdekatnya menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965.

Perlu dicatat, informasi yang kamu baca di bawah ini belum dapat dikonfirmasi, apakah ini kisah sebenarnya atau hanya sebatas karangan sang hacker?

Mengutip akun Twitter-nya, dia mengatakan aksi peretasan yang dilakukan adalah sebagai bentuk demonstrasi di era yang baru.

"Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politis dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang bodoh," tulisnya.

Lebih lanjut, dia bercerita tentang betapa mudah bagi dirinya untuk menjebol sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia.

Bjorka menyebutkan, aksi peretasan ini dilakukan sebagai bentuk dedikasi untuk kawannya yang berkebangsaan Indonesia di Warsawa, Polandia.

"Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya."

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Diasuh oleh Korban Kebijakan 1965

Ilustrasi (Sumber : beliefnet.com

"Ya, jangan repot-repot melacak dia dari kementerian luar negeri. Karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965," kata Bjorka.

Dia menambahkan, temannya tersebut adalah kakek tua yang sangat cerdas dan mengurus dirinya sejak dia lahir.

"Tahun lalu dia meninggal. Orang tua ini telah merawat saya sejak saya lahir, dan ingin pulang ke Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap dunia teknologi. Walau dia tahu betapa sedihnya untuk dapat menjadi seseorang seperti BJ Habibie."

Sayangnya hal tersebut tidak terwujud hingga akhir hayatnya tahun lalu. "Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya meninggal dengan damai," ujar Bjorka.

"Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian," cuitnya.

3 dari 5 halaman

Ramai Aksi Bjorka Bocorkan Data, BSSN Angkat Bicara

Ilustrasi Hacker

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya angkat bicara soal ramainya dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, kebocoran data sedang ramai diperbincangkan usai sebuah akun hacker atas nama Bjorka, mengumbar berbagai data dari Indonesia, termasuk data-data diklaim milik lingkungan Kepresidenan.

Melalui siaran persnya, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Lebih lanjut, BSSN juga melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Ariandi, dikutip Minggu (11/9/2022).

BSSN juga mengatakan bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigas cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," imbuhnya.

Ariandi menambahkan, menurut BSSN keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.

4 dari 5 halaman

BSSN Berikan Dukungan Teknis

Gedung BSSN di Kelurahan/Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

BSSN pun menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di sana dinyatakan, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, warganet diramaikan dengan dugaan publikasi data-data masyarakat dan pemerintah, oleh pengguna akun Bjorka di laman breached.to.

Bjorka mengklaim memiliki data-data mulai data KPU, data registrasi SIM card, sampai data pelanggan PLN, yang semuanya diunggah sampelnya di waktu-waktu berbeda, namun secara berdekatan.

5 dari 5 halaman

Ejek Pemerintah Indonesia

<p>Daftar sample dokumen rahasia Jokowi yang dibagikan oleh hacker Bjorka. (Doc: Breached Forum)</p>

Selain itu, ia terang-terangan mengejek Kominfo dengan sebutan "idiot", setelah pihak kementerian meminta peretas untuk tidak lagi membocorkan data-data masyarakat dan peretasan.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kasus kebocoran data registrasi SIM card yang terjadi beberapa waktu lalu.

"MY MESSAGE TO INDONESIAN GOVERNMENT: STOP BEING AN IDIOT (Pesan saya ke pemerintah Indonesia: Berhenti menjadi idiot)," tulis Bjorka dalam huruf kapital, seperti dikutip, Rabu (7/9/2022).

Terbaru, Bjorka mengklaim telah berhasil membobol data Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berukuran 189MB, ada sekitar 679.180 data yang diklaim berisikan dokumen kepresidenan dimana beberapa diantaranya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini