Kata Pakar Keamanan Siber Soal Rencana Pemerintah Bikin Super Apps

“Sebenarnya Indonesia bisa memiliki aplikasi sistem satu pintu bagi masyarakat atau korporasi untuk mengakses pelayanan pemerintah, karena di tiap daerah biasanya ada sistem satu pintu untuk layanan. Selain itu, ada Dukcapil juga sudah memberikan akses ke instansi pemerintah dan swasta untuk mengecek data kependudukan," tuturnya.

Kendati demikian, sebelum dilakukan, perlu dilakukan riset juga lebih dulu. Salah satunya adalah super apps dibuat cukup satu atau beberapa, menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, swasta dan instansi pemerintah sendiri.

Pratama pun menuturkan, untuk membuat super apps ini perlu beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu adanya pusat data nasional. Ini merupakan server utama untuk dapat menyimpan dan mengolah seluruh data masuk, terutama data kependudukan.

Lalu harus disiapkan juga program satu data nasional, sehingga harus jelas data mana dari siapa digunakan dalam super apps ini. Ia membayangkan, ada 2.700 database yang digunakan saat ini, hal ini jelas tidak efisien dan sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.

Untuk itu, ia mengharapkan dalam super apps ini, semua kemeneterian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital.

"Yang tak kalah penting ialah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan," tutur Pratama.

Alasannya, menurut Pratama super apps bagus hanya apabila keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal, dimulai dari keamanan sisi teknologi dan aplikasinya, tapi juga pusat data termasuk server, lalu kompetensi SDM yang dibentuk khusus untuk menanganani aplikasi super ini, termasuk tata kelola baik ditambah regulasi pemerintah, seperti UU PDP. 

Pratama menambahkan, untuk masalah keamanan jika dilihat saat ini masing-masing aplikasi milik pemerintah memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Sebagian besar sangat lemah pengamanannya, sehingga menyebabkan banyak terjadi kebocoran data.

“Dengan banyaknya aplikasi dan website yang “dorman” atau menganggur ini, banyak potensi serangan dan kebocoran data. Sistem yang aktif dipakai saja masih menjadi sasaran empuk. Karena itu dalam membangun super apps nanti perlu tim yang kuat, misalnya dari Kominfo, BSSN, BIN serta lembaga negara lain yang berkepentingan," ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menilai aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien dan cenderung bekerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama.

"Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” katanya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, dikutip dari situs resmi Kemkominfo, Selasa (12/7/2022).

Ia menjelaskan super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang handal dan terpadu.

"Tidak ada ruang bagi ego sektoral dan resistensi. Pemerintah saja saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” paparnya.

Johnny menegaskan arti penting penataan ulang ribuan aplikasi yang yang tersebar itu dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.

“Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo,” ujarnya menambahkan.

Menkominfo menyatakan dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kemkominfo akan menutupnya. Selanjutnya, secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps. Menteri Johnny yakin dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan saat ini.

“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” ujarnya.

(Dam/Ysl)