Ukraina Dibombardir 800 Serangan Siber Sejak Invasi Rusia Dimulai

Oleh Yuslianson pada 05 Jul 2022, 09:30 WIB
Diperbarui 05 Jul 2022, 09:30 WIB
Hacker
Perbesar
Ilustrasi (Sumber : beliefnet.com

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan organisasi sektor swasta di Ukraina telah menjadi target 796 serangan siber sejak invasi Rusia terjadi pada 24 Februari 2022.

Informasi ini diungkap oleh badan pertahanan dan keamanan siber Ukraina (SSSCIP, State Service of Special Communications and Information Protection).

Agensi negara itu menyebutkan, jaringan internet di Ukraina terus-menerus di bawah rentetan upaya peretasan sejak perang dimulai.

Hacker terus menyerang Ukraina dengan tidak adanya pengurangan intensitas serangan hingga kini, meskipun kualitasnya telah menurun,” kata SSSCIP, Selasa (5/7/2022).

Disebutkan, pemerintah negara dan otoritas lokal, serta organisasi pertahanan di Ukraina adalah sektor paling sering diserang oleh hacker.

Sementara itu, sektor industri yang ikut menjadi target serangan siber mencakup sektor keuangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan energi.

242 insiden terdeteksi fokus pada pengumpulan informasi, sementara sisanya pelaku bertujuan menembus, menjatuhkan, atau menginfeksi sistem dengan malware.

Data SSCIP ini sejalan dengan laporan yang diterbitkan oleh Microsoft pada April 2022. Kala itu, perusahaan mengungkap skala serangan siber oleh hacker yang didukung oleh Rusia.

Tom Burt, wakil presiden Microsoft untuk keamanan siber mengatakan, tim analis keamanan Redmond mendeteksi beberapa aksi peretasan oleh kelompok hakcer Rusia.

Dari laporan itu, Microsoft mengatakan sejumlah infrastruktur negara dan warga Ukraina menjadi target serangan bertujuan menyebarkan malware.

"Sebelum invasi, kami melihat setidaknya enam aktor yang didukung Rusia meluncurkan lebih dari 237 serangan siber ke Ukraina," kata Burt pada bulan April.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Serangan Siber Berdampak pada Tunjangan Pengangguran di AS

Ilustrasi: Salah satu serangan siber yang kerap terjadi adalah DDoS. (Foto: Dewaweb)

Di sisi lain, serangan siber terhadap vendor pihak ketiga telah memengaruhi layanan ketenagakerjaan, termasuk tunjangan pengangguran, di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan Associated Press, dikutip dari Engadget, Jumat (1/7/2022), beberapa situs web ketenagakerjaan negara telah offline sejak Minggu (26/6/2022), termasuk yang ada di Tennessee dan Nebraska.

“Kami baru-baru ini mengidentifikasi aktivitas anomali di jaringan kami, dan segera menonaktifkan sistem Jobs4TN [Tennessee] untuk menghentikan aktivitas tersebut," kata Paul Toomey, presiden vendor Geographic Solutions, Inc (GSI).

Dengan bantuan spesialis pihak ketiga, ia mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan penuh untuk menentukan penyebab dan ruang lingkup insiden tersebut.

"Fokus kami saat ini adalah bekerja sepanjang waktu untuk membawa Jobs4TN kembali online. Kami mengantisipasi hal ini akan terjadi sebelum liburan 4 Juli 2022," ucap Toomey melanjutkan.


Cakupan Serangan Siber

Indonesia Kena Serangan Siber, Pakar: Jangan Sepelekan Keamanan. (Doc: PCMag)

Cakupan penuh dari dampak serangan siber hingga saat ini belum jelas, meskipun Geographic Solutions mengklaim memiliki klien di lebih dari 35 negara bagian dan teritori.

Seperti dicatat oleh StateScoop, Komisi Tenaga Kerja Louisiana mengatakan bahwa situs web HiRE miliknya sedang offline. Serangan itu juga berdampak pada 40 negara bagian lain dan Washington D.C. Situs web Geographic Solutions juga tidak aktif.

Situasi ini dapat berdampak signifikan pada mereka yang bergantung pada tunjangan pengangguran dan mengalami masalah dalam mengaksesnya. Sekitar 12.000 orang bergantung pada manfaat tersebut di Tennessee, dan mereka tidak menerima pembayaran.

“Masyarakat tidak dapat mengajukan tunjangan pengangguran sampai sistem kembali online,” kata seorang juru bicara Departemen Tenaga Kerja Nebraska kepada Associated Press.

Beberapa situs pencari kerja yang dikelola negara juga tidak tersedia. Dalam banyak kasus, mereka yang mencari tunjangan pengangguran perlu menunjukkan bahwa mereka secara aktif mencari pekerjaan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan.

California dan Florida termasuk di antara negara bagian yang untuk sementara waktu mengesampingkan aturan tersebut.

Toomey mengatakan Geographic Solutions telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah situasi serupa terjadi lagi. Informasi terbaru dari GSI menunjukkan tidak ada data pribadi yang diakses, dan tidak ada data yang dihapus dari pusat operasi jaringannya.

(Ysl/Isk)

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya