Pengamat: Menkominfo Perlu Evaluasi BAKTI karena Gagal Penuhi Target BTS di 3T

CBA pun menyebutkan, di tengah pandemi, akses telekomunikasi yang lancar sangat dibutuhkan oleh masyarakat di 4.200 desa tersebut, agar dapat berkomunikasi dan terhubung dengan dunia luar.

Belum tercapainya target pembangunan BTS tersebut juga diwarnai dengan kendala masalah pembayaran kepada pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan proyek di sebagian wilayah tersebut seperti diberitakan media sebelumnya.

Menanggapi pemberitaan itu, Uchok meminta Kementerian Keuangan menghentikan terlebih dahulu seluruh pencairan anggaran dari program-program BAKTI karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik.

Ini termasuk permintaan BAKTI untuk meminta tambahan dana pembangunan jaringan backhaul.

Uchok juga meminta Kementerian Keuangan untuk tidak lagi memberikan perpanjangan waktu pembangunan BTS tahap pertama yang uangnya sudah diberikan ke BAKTI.

"Kemenkeu harus berani menegur BAKTI, bahkan kalau memang diperlukan jika soal pembayaran ini belum diselesaikan," kata Uchok.

"KPK juga bisa dilibatkan untuk ikut mengawasi proyek pembangunan BTS 4G di desa 3T. BPK juga harus mengawasi perkembangan laporan Kominfo yang bermasalah tahun lalu," pungkasnya.

Uchok pun mendorong adanya tindakan tegas dari Menkominfo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mencegah semakin berlarutnya permasalahan ini, agar semua program yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo merealisasikan pembangunan satelit senilai Rp 5,2 triliun untuk mem-backup satelit Satria 1.

Diungkapkan oleh Direktur Utama BAKTI Anang Latif, satelit tersebut dinamakan Hot Backup Satellite (HBS) dan fungsinya sebagai satelit cadangan jika satelit internet cepat Satria 1 mengalami anomali ketika meluncur.

"Kemkominfo akan menjalankan satelit Satria 1 untuk menyediakan akses internet di 150 ribu titik layanan publik. Penyediaan Satria 1 perlu didukung satelit backup HBS, jika terjadi anomali selama masa peluncuran maupun gangguan selama masa operasional 15 tahun mendatang," kata Anang dalam konferensi pers di Kemkominfo yang disaksikan secara daring, Jumat (11/3/2022).

Anang menjelaskan, selain digunakan untuk menopang Satria 1, satelit HBS juga menjadi tambahan kapasitas internet sebesar 80 Gbps. Biaya pembangunan satelit ini adalah Rp 5,2 triliun.

Anang pun menjelaskan, proses pengadaan satelit ini sudah dilakukan 19 Oktober 2021 hingga 24 Februari 2022. Hasil lelang tender proyek satelit HBS dimenangkan oleh Kemitraan Nusantara Jaya.