Kemkominfo Kombinasikan Kabel Optik dan Satelit untuk Mengikis Kesenjangan Internet

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menilai pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet.

Dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.

Kabel Optik dan Fungsinya, Teknologi Revolusioner di Dunia Telekomunikasi
Kabel Optik di Laut Merah Putus, Jaringan Internet Asia dan Eropa hingga Timur Tengah Terganggu

Johnny mengungkapkan pemerintah telah menggelar 360.000 Km kabel optik di darat dan dasar laut atau panjangnya sama seperti mengitari bumi sembilan kali. Namun itu belum bisa membuat jaringan akses internet merata.

"Oleh karena itu, kami harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata. Tidak semua bisa kita hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan microwave link berupa komunikasi satelit," jelas Menkominfo, dikutip Kamis (17/3/2022).

Dalam penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa penyediaan satelit Hot Backup Satellite (HBS), ia menyebut agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kemkominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.

"Untuk pengadaan satelit, saya meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya mengadopsi teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software di hulu. Akan kami pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini memungkinkan harga satelit lebih kompetitif lagi," ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Apa Itu Satelit HBS?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan soal kabar dampak 5G terhadap keselamatan penerbangan (Liputan6.com/Giovani Dio Prasasti)

Menkominfo menjelaskan, HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput yang sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.

"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 persen dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan di orbit pada April 2020," paparnya.

Menteri Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit.

"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisis dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu," tandasnya.

3 dari 4 halaman

Atasi Kesenjangan

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif. Dok: Kominfo

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, menjelaskan skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor.

"Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor untuk HBS. Kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI sendiri karena ini sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO yang sewa kontraknya akan berakhir pada 2024. Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini," jelasnya.

Anang menegaskan pengadaan satelit ini akan memberikan manfaat bagi BAKTI Kementerian Kominfo yang bertugas menjembatani kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.

"Harapannya dengan kehadiran dua satelit pada 2023, tentunya akan membuat ketersediaan bandwith sehingga layanan internet menjadi lebih memadai, lebih layak. Sehingga proses transformasi digital yang telah disiapkan bukan hanya oleh Kominfo, termasuk dengan kementerian dan lembaga lainnya di pemerintahan tentunya bisa makin lancar," pungkasnya.

4 dari 4 halaman