Aksi Penambangan Kritpo Buat Kazakhstan Krisis Energi Listrik

Sebelumnya, pasar cryptocurrency dibuat ketar ketir usai pemerintah Tiongkok melarang semua bisnis terkait mata uang kripto pada Jumat pekan lalu, termasuk proyek penambangan kripto.

People's Bank of China (PBC), dilansir Global Times, Senin (27/9/2021), mengatakan mata uang virtual tidak memiliki status tender yang sah. Ini membuat mata uang kripto seperti Bitcoin, tidak bisa beredar sebagai mata uang yang sah.

PBC menambahkan semua bisnis terkait cryptocurrency adalah ilegal, termasuk transaksi antara mata uang kripto atau virtual dan menyediakan layanan perdagangan sebagai agen.

Pertukaran perdagangan kripto luar negeri yang memberikan layanan kepada penduduk domestik melalui internet pun juga dilarang.

"Semua kegiatan keuangan ilegal dilarang keras dan akan dihilangkan sesuai dengan hukum," kata PBC.

Kebijakan itu pun membuat beberapa layanan pertukaran kripto (platform cryptocurrency) dengan basis pengguna yang besar di daratan utama Tiongkok seperti Huobi, menangguhkan pendaftaran pengguna baru di wilayah itu.

Huobi pun dilaporkan berencana meninggalkan pasar di negeri tirai bambu secara penuh akhir tahun ini. Sementara itu, Binance juga dilaporkan menghentikan pendaftaran baru untuk pengguna Tiongkok daratan.

Pada Minggu kemarin, Huobi Global menyatakan bahwa penghentian layanan mereka sejalan dengan kebijakan pemerintah. Mereka akan menghapus pendaftaran pengguna dengan identitas warga Tiongkok daratan pada akhir tahun 2021.

Selain PBC, 10 departemen pemerintah, termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, serta Kementerian Keamanan Publik, juga sepakat bahwa penambangan mata uang kripto adalah sektor yang harus dibasmi.

"Ini menunjukkan tekad kuat PBC untuk melarang semua mata uang kripto untuk melindungi mata uang negara, yuan, dan memutus sistem keuangan China dari pasar kripto demi menangkis risiko keuangan," kata sumber anonim dalam industri kepada Global Times.

(Dam/Ysl)