Sukses

Daftar 11 Situs Pemerintah yang Disusupi Judi Online

Dari ratusan situs pemerintah yang disusupi judi online, berikut ini adalah sebelas di antaranya

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Keamanan Siber, Pratama Persadha, mengatakan praktik peretasan situs pemerintah yang digunakan sebagai situs judi online akan menjadi tren. Sebab, keamanan siber pada situs pemerintah dan lembaga negara masih lemah.

"Para pelaku meretas lalu dibuatlah satu url pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut," ujar Pratama melalui keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Ia mengungkapkan ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi judi online karena kelemahan pada sistem web sehingga hacker mudah masuk dan menanamkan iklan tersebut.

"Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari-harinya sering dibuka oleh masyarakat umum, entah itu untuk mencari informasi atau pelayanan publik," jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) tersebut.

Dari ratusan situs pemerintah yang disusupi judi online, di bawah ini adalah sebelas di antaranya:

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

11 Situs Pemerintah yang Jadi Korban

1. https://dlhk.jatengprov.go.id/app/

2. https://ntb.polri.go.id/loteng/2021/07/02/most-popular-slot-machine-strategies-with-win-at-online-gambling-houses-with-progressive-jackpots/

3. https://ibkwu.polije.ac.id/the-best-live-casino-games-online/

4. https://dindikbud.purbalinggakab.go.id/how-to-find-real-money-online-casino-gambling-websites/

5. https://kab-sleman.kpu.go.id/pokies-casino/

6. https://ambon.go.id/a-guide-to-choosing-an-online-casino-site-part-1/

7. http://informasi.ftke.trisakti.ac.id/2021/07/15/online-casino-bonus-opportunities/

8. https://dim.telkomuniversity.ac.id/playcasinoslot-enjoy-yourself-online-online-casino-slot/

9. http://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/page-73057/

10. https://pgrijember.or.id/2021/08/11/free-casino-games-online/

11. https://www.harapankeluarga.co.id/diamond-reels-online-casino-esports-casinoland-online/

 

3 dari 5 halaman

Kenapa Masalah Ini Kerap Terjadi?

Dijelaskan Pratama, akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada CSIRT namun kadang mereka merespons ketika insidennya keliatan dan ketauan.

"Perlunya kegiatan secara aktif mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut threat hunting, bahkan jika resource mencukupi dapat melakukan cyber threat intellijen. Salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar. Contohnya dengan bergabung ke forum-forum underground, maupun mengikuti security forum,” terangnya.

Ditambahkan Pratama, saat ini serangan siber itu sudah tidak bisa dilihat hanya dari technical aspeknya saja. Tapi juga harus mampu memetakan, misalkan isu yang trending seperti pemilu, karena motifnya selalu dinamis, bisa berbeda-beda.

"Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot, di mana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” ucap Pratama menyarankan.

 

4 dari 5 halaman

RUU PDP Harus Segera Disahkan

Ditambahkan Pratama, perlu juga memasang sensor cyber threads intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.

"Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online," ungkapnya.

Pratama menilai perlu segera disahkannya RUU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.

5 dari 5 halaman

Infografis Waspada WhatsApp Rentan Dibobol Hacker

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.