Berkaca dari Dugaan Peretasan BIN dan 10 Kementerian oleh Hacker Tiongkok

Ia mengungkapkanp pada pertengahan 2020 juga terjadi isu serupa di lingkungan Kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada peringatan dari Australia bahwa email salah satu diplomat Indonesia mengirimkan malware ke email salah satu pejabat di Australia Barat.

Menurutnya akun email dari diplomat Indonesia berhasil diambil alih oleh peretas, yang diperkirakan kelompok Naikon asal Tiongkok.

Namun juga belum diketahui persis karena hanya email atau perangkat yang diretas, di mana banyak malware yang dibuat dengan tujuan menyamai kemampuan malware pegasus yang bisa melakukan take over smartphone.

"Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot, di mana ketika terjadi serangan, maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya," terang Pratama.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memasang sensor Cyber Threads Intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.

"Kami telah mencoba melakukan profiling threat actor. Mustang Panda adalah hacker group yang sebagian besar anggotanya dari Tiongkok, di mana grup ini membuat private ransomware yang dinamakan Thanos," beber Pratama.

"Ransomeware ini dapat mengakses data dan credential login pada device PC yang kemudian mengirimkannya ke CNC (command and control). Bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target. Private ransomeware Thanos mempunyai 43 konfigurasi berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus, sehingga sangat berbahaya," Pratama menerangkan.

Ditambahkan Pratama, segala langkah yang diperlukan harus segera dilakukan pemerintah untuk mengetahui apakah tindak spionase ini terkait dengan konflik Laut China Selatan atau tidak.

"Dalam beberapa tahun terakhir tensi terkait isu ini meningkat di kawasan Asia Tenggara. Semoga ini menjadi momentum perbaikan keamanan siber di lembaga negara," Pratama memungkaskan.

Para peneliti Insikt Group mengatakan mereka menemukan aksi penyusupan ini pertama kali pada April 2021.

Ketika itu, mereka mendeteksi ada malware command and control (C&C) yang dioperasikan oleh kelompok Mustang Panda dan berkomunikasi dengan host yang ada di jaringan pemerintah Indonesia.

Setelah ditelusuri aktivitas tersebut ternyata sudah terjadi sejak Maret 2021. Namun belum diketahui sasaran dan metode pengiriman malware yang dilakukan.

Selain BIN, para peneliti tidak mengungkap kementerian atau lembaga lain yang menjadi target aktivitas ini.

Lebih lanjut disebutkan peneliti dari Insikt Group sebenarnya sudah memberi tahu pihak berwenang Indonesia mengenai adanya penyusupan pada Juni tahun ini, dan disusul pada Juli. Namun, tidak ada umpan balik.

Kendati demikian, salah satu sumber yang familiar mengatakan kepada The Records, otoritas setempat sudah melakukan identifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi pada akhir bulan lalu.

Namun, para peneliti Insikt masih menemukan host yang ada di dalam jaringan internal institusi pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda setelah dilakukan pembersihan tersebut.

Terkait laporan ini, Tekno Liputan6.com tengah meminta penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tetapi belum ada tanggapan.