Facebook Larang Laman Milik Organisasi Anti Kudeta Myanmar

Oleh Agustin Setyo Wardani pada 16 Mei 2021, 14:00 WIB
Diperbarui 16 Mei 2021, 14:34 WIB
Facebook
Perbesar
Ilustrasi Facebook (Foto: New Mobility)

Liputan6.com, Jakarta - Facebook dilaporkan telah memberlakukan larangan terhadap banyak organisasi di Myanmar yang bergabung melawan kudeta militer pada Februari lalu. Informasi ini berdasarkan laman Rest of World.

Mengutip The Verge, Minggu (16/5/2021), larangan Facebook ini diberlakukan pada 2019, ketika organisasi seperti Arakan Army dan banyak sekutunya diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah sebelumnya.

Namun sejak saat itu, banyak hal berubah di Myanmar. Setelah kudeta militer dan pengambilalihan pemerintah oleh militer, situasi politik negara tersebut menjadi sangat kompleks.

Perubahan lainnya adalah Arakan Army tidak lagi diklasifikasikan sebagai organisasi teroris, baik oleh pemerintah militer atau pun pemerintah yang digulingkan.

Menurut Rest of World, Facebook masih melarang adanya Arakan Army di platformnya, meski sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

Tidak hanya Arakan Army, ada grup lain yang tidak bisa berkomunikasi melalui platform Facebook. Beberapa organisasi etnis bersenjata yang aktif di Myanmar yang bersatu melawan kudeta militer juga tidak diizinkan ada di Facebook.

2 dari 3 halaman

Pelarangan Dianggap Langgar HAM

Facebook
Perbesar
Ilustrasi Facebook. (Foto: Fox News)

Disebutkan, banyak dari halaman Facebook mereka yang juga dibatasi pada 2019 di bawah pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Rest of World juga mengungkap, larangan Facebook terhadap organisasi etnis bersenjata juga penuh kontroversi.

Sejumlah pihak menganggap, larangan Facebook termasuk sebagai pelanggaran atas HAM, dalam hal ini terkait penyebaran informasi.

Kini, organisasi dan jurnalis di Myanmar berpendapat, larangan Facebook mencegah mereka menunjukkan apa yang terjadi dalam perjuangan melawan pemerintah militer yang berkuasa saat ini.

3 dari 3 halaman

Facebook Diminta Bentuk Dewan Pangawas untuk Myanmar

Makin Mencekam, Demonstran Myanmar Lawan Polisi Pakai Busur Panah
Perbesar
Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di dekat api selama demonstrasi di kotapraja Dala, Yangon, Myanmar (27/3/2021). Kepala junta Myanmar menggunakan kesempatan Hari Angkatan Bersenjata untuk mencoba membenarkan penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Direktur organisasi HAM mengatakan kepada Rest of World, "larangan semacam itu seperti mencoba menutup mata dan telinga orang."

Sebelumnya, Facebook juga melarang halaman yang terkait dengan pemerintah militer Tatmadaw setelah kudeta, namun aktivis HAM Thinzar Shunlei Yi mengatakan, Facebook masih gagal bereaksi terhadap perubahan politik yang terjadi di Myanmar.

Thinzar Shunlei Yi juga meminta Facebook untuk membuat dewan pengawas resmi untuk Myanmar.

(Tin/Isk)

 

Lanjutkan Membaca ↓