Menkominfo: Pembangunan Pusat Data Nasional Perlu Pertimbangkan Aspek Geostrategis

"Jadi Pusat Data Government Cloud tier 4 standar global, prosesor 42 ribu cors dan kapasitas 72 petabyte atau hampir empat atau lima kali lipat dari jumlah kapasitas yang sudah digunakan saat ini. Karena nanti seluruh data nasional dalam rangka Government Cloud itu ada di sini (Pusat Data Nasional)," ujarnya.

Johnny pun menjelaskan, Indonesia seharusnya mempunyai Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat UU ITE, Kepres, dan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu pemerintah membangun Pusat Data Pemerintah.

Langkah tersebut diambil karena jumlah Pusat Data Pemerintah di Indonesia saat ini tidak sedikit dan dinilai tidak efisien.

Menurut Menteri Johnny, total data baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjumlah 2.700 pusat data dan hanya sekitar 3 persen yang memenuhi standar global.

Dengan tidak memenuhi standar internasional, pemerintah jadi kesulitan menyatukan data menggunakan metode apa pun, baik itu data cleansing maupun data interoperabilitas.

Kesulitan ini membuat pemerintah juga sulit mengambil kebijakan publik dalam merancang pembangunan yang akurat sesuai data.

Menurutnya,saat ini untuk melayani pemerintahan pusat dan daerah, Indonesia memakai 24.700 aplikasi yang tidak semuanya bersifat efektif.

Hal ini membuat alokasi belanja negara terlalu besar untuk membiayai pusat data, padahal hanya sedikit yang memenuhi standar global.

Ia berharap kepada para mitra, kementerian, dan pemda di seluruh Indonesia agar saat dibangunnya satu Super Aplikasi dapat dipakai bersama-sama.

(Tin/Isk)