Digitalisasi di Sektor Perikanan Tangkap

Namun, sepertinya MasTreng belum puas dengan paparan angka-angka di atas.

Pasalnya, nilai ekonomi yang dihasilkan per tahun dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan oleh kapal-kapal penangkap bertonase 30 Gross Ton (GT) ke atas mencapai ratusan triliun rupiah, namun yang masuk menjadi pendapatan negara tidak sampai satu persen.

Dia meminta jajarannya untuk menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara. Menurutnya, raihan PNBP tahun 2020 tersebut tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton. 

KKP pun kabarnya tengah mengkaji pendekatan PNBP dari izin diubah menjadi pungutan hasil perikanan (PHP). Misalnya nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara melalui PHP.

KKP selama ini mengandalkan pemasukan hanya dari pengurusan izin kapal penangkap yang prosesnya ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

Dari sisi teknologi, sistem informasi izin layanan cepat (SILAT) menjadi andalan dalam pelayanan ini.

Sistem perizinan cepat ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di mana semangatnya adalah percepatan dan efektivitas pengurusan izin.

Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan tangkap dan berkontribusi dalam roda ekonomi meski di tengah pandemi Covid-19.

Sejak diluncurkan 31 Desember 2019 lalu, sebanyak 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan.

Dokumen tersebut terdiri dari 2.499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 423 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Seiring setoran PNBP dari sektor perikanan tangkap ingin dpacu, MasTreng pun mencanangkan percepatan digitalisasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

MasTreng memimpikan kehadiran inovasi analitik yang didukung Big Data agar bisa menghimpun akurasi data dari nelayan.

Mimpi akan hadirnya sebuah teknologi yang mampu memonitor 24 jam produktivitas di setiap kapal yang berlayar ketika mencari ikan untuk memudahkan traceablitiy data tengah dirancang oleh DJPT KKP.

Simpelnya, kehadiran informasi yang mampu menyajikan jenis dan berat tangkapan, terintegrasi dalam sebuah sistem agar potensi PNBP tak ada yang lolos.

Tak hanya itu, nantinya sistem terbaru tersebut juga harus terintegrasi dengan Smart Card atau Kartu Pintar yang akan diterbitkan oleh DJPT untuk para nelayan di Indonesia.

Terakhir, tersedia juga informasi cuaca, hingga marketplace agar para nelayan mudah dalam memasarkan hasil tangkapannya begitu sampai di darat. Sebuah super App untuk sektor perikanan tangkap!

Secara teknologi, tentunya mimpi dari MasTreng untuk memiliki teknologi yang mumpuni guna meningkatkan PNBP bisa direalisasikan.

Isu infrastruktur berupa konektivitas bisa diatasi dengan memanfaatkan satelit untuk kapal yang tengah berada di laut.

Sementara di pesisir dengan menggunakan jaringan Long Range (LoRA) memungkinkan konektivitas, analitik real-time, pelaporan geolokasi dan lainnya.

LoRa/LoRaWAN merupakan teknologi transmisi data jarak jauh untuk perangkat IoT yang hemat baterai dan berjalan di frekuensi 920-923 MHz. Teknologi ini sangat bisa diandalkan dengan hasil efisiensi yang tinggi yang digunakan untuk implementasi Internet of Things (IoT).

Dari sisi perangkat, sekarang sudah banyak beredar tracker atau CCTV di pasar.

Kemampuan mengolah platform pun banyak anak bangsa bisa "menjahit" agar sebuah data "berbicara" sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tantangan dalam transformasi digital ini adalah 'People' yang terlibat harus mulai diedukasi dengan 'Process' yang baru dari teknologi agar kehadiran inovasi sebagai enabler meningkatkan PNBP di sektor perikanan tangkap terwujud.

Kita tunggu hasilnya!

**Penulis adalah Doni Ismanto Darwin, Lone Runner dan Founder IndoTelko Forum