Anggota Parlemen AS Perkenalkan RUU Tentang Pemerataan Layanan Internet Cepat

Ilustrasi jaringan internet. Kredit: Pete Linforth via Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Anggota parlemen Amerika Serikat memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan tentang pemerataan pelayanan internet dengan kecepatan tinggi. Target yang disampaikan dalam RUU tersebut yakni wilayah yang belum dan kurang terlayani.

Anggota parlemen, James E. Clyburn, telah memperkenalkan Undang-Undang yang Dapat Diakses, Terjangkau Internet untuk Semua, yang akan menghabiskan dana USD 94 miliar atau setara Rp 1.351 triliun.

Nantinya, dana ini untuk memastikan komunitas kemiskinan yang tidak terlayani dapat memiliki akses ke internet berkecepatan tinggi yang terjangkau.

Sementara itu, Senator Amy Klobuchar, wakil ketua Senat Broadband Kaukus, juga telah memperkenalkan RUU tersebut di Senat AS.

Dikutip dari Engadget, Jumat (12/3/2021), dari total anggaran, USD 80 miliar akan dihabiskan untuk menggelar infrastruktur broadband di seluruh negeri, sambil memprioritaskan daerah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan yang belum dan kurang terlayani.

Penyedia nternet yang jaringannya dibangun dari uang itu kemudian akan diminta untuk menawarkan paket yang terjangkau kepada konsumen.

2 dari 3 halaman

The Emergency Broadband Benefit

RUU itu juga akan mengesahkan pengeluaran sebesar Rp 71 triliun selama lima tahun untuk program baru yang akan menyediakan pembiayaan berbunga rendah untuk proyek pembangunan infrastruktur broadband.

The Emergency Broadband Benefit, yang memberikan diskon bulanan USD 50 untuk paket internet bagi orang Amerika Serikat berpenghasilan rendah dan USD 75 untuk pelanggan di tanah kesukuan, akan mendapatkan tambahan dana sebesar USD 6 miliar.

Kemudian, sebesar USD 2 miliar akan digunakan untuk Dana Konektivitas Darurat bagi siswa yang membutuhkan koneksi internet, dan sebagian dari uang itu juga akan digunakan untuk mendanai WiFi di bus sekolah.

3 dari 3 halaman

Dampak Akses Jaringan Internet

Dalam pengumuman yang disampaikan anggota parlemen, undang-undang tersebut adalah produk kolaborasi ekstensif antara Clyburn Rural Broadband Task Force, Ketua Komite Energi dan Perdagangan DPR Frank Pallone, dan Senator Klobuchar.

"Akses ke broadband hari ini akan memiliki dampak dramatis yang sama pada masyarakat pedesaan seperti upaya elektrifikasi pedesaan di abad terakhir. Ketika saya membentuk Satuan Tugas Pita Lebar Pedesaan, misi kami adalah untuk mengatasi kesenjangan digital,” kata Clyburn dalam sebuah pernyataan.