Menkominfo: Pelarangan FPI di Internet Sudah Sesuai Aturan

Ia menekankan, kebijakan pemerintah tidak terkait dengan religiusitas keagamaan dan tidak terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Menurutnya, pelarangan pemerintah ini terkait dengan kegiatan yang meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta yang mendorong usaha penggalangan untuk radikalisme dan terorisme.

“Ini jelas dilarang di semua undang-undang, di Undang-Undang ITE, di PP 71 Peraturan Menkominfo, semuanya sudah diatur dan undang-undang sektor lainnya,” katanya.

Ia lebih lanjut mengatakan, ke depannya apabila ditemukan ada potensi pelanggaran tindak pidana, aparat penegak hukum akan siap mengambil langkah hukum.

Mengenai mekanisme pelaksanaan, Johnny dilakukan secara koordinasi antara Kemkominfo bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Intelijen Indonesia, serta berbagai platform digital perusahaan-perusahaan global.

“Jadi, ini tidak saja di Indonesia tapi demi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kehidupan kemasyarakatan," ujarnya.

Johnny pun menegaskan penggunaan diksi 'dibersihkan' memiliki arti bahwa tindakan pembersihan ruang digital oleh Kemkominfo dilakukan sesuai langkah-langkah yang diatur undang-undang.

“Kalau kotor, apa lawan katanya? bersih, jadi kalau ruang digitalnya kotor kami bersihkan. Tidak mungkin Kemkominfo yang ditugasi oleh undang-undang, melakukan tindakan penegakan hukum di dalam ruang digital dengan cara yang tidak sesuai amanat undang-undang,” katanya.

Secara teknis, menurut Johnny, tindakan take down atau pemblokiran oleh platform digital tidak mungkin dilakukan secara serampangan.

Ia menyontohkan, misalnya saja konten-konten itu harus dibuat penilaian tersendiri oleh Kemkominfo, dilakukan cek dan ricek kembali, lalu dikomunikasikan dengan platform-platform digital juga.

“Bahkan, menggunakan berbagai konsultan-konsultan dan code of conduct di dalam perusahaan-perusahaan digital juga harus terpenuhi,” tuturnya.

(Tin/Isk)