Kemkominfo Bahas Penguatan Konektivitas Nasional dengan Prancis

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Perancis Franck Riester bertukar cinderamata di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (16/12/2020) lalu. Kredit: Kemkominfo/AYH

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Prancis guna membahas kerja sama antara kedua negara dalam upaya penguatan konektivitas nasional.

Pertemuan ini merupakan salah satu agenda utama dari lawatan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Prancis Franck Riester.

Selain itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, dan beberapa jajaran pemerintah serta Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia juga turut hadir.

Menkominfo Johnny G. Plate beserta jajaran Kemkominfo dan perwakilan Pemerintah Prancis dalam pertemuan itu membahas beberapa isu utama. Mulai dari peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1, pengadaan Pusat Data Nasional (PDN), hingga penjajakan keterlibatan Prancis dalam agenda percepatan transformasi digital Indonesia lain.

Satelit Multifungsi SATRIA-1 diproyeksikan akan menjadi satelit telekomunikasi terbesar di Asia. Perakitan satelit dengan kapasitas 150 Gbps itu dilakukan antara lain berkat kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit berbasis di Prancis.

"Pemerintah Prancis memiliki visi yang sama untuk meningkatkan konektivitas dan menghubungkan Indonesia dengan wilayah-wilayah lain,” tutur Menteri Franck Riester.

Oleh karena itu, kata Franck, Pemerintah Prancis menegaskan dukungan mereka untuk membantu percepatan pemenuhan pembiayaan proyek ini.

2 dari 3 halaman

Target peluncuran 2023

Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran SATRIA-1 dapat dilakukan pada tahun 2023. Lewat satelit SATRIA-1, pemerintah berharap kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan 150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik dapat dipenuhi.

Titik layanan publik yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini meliputi sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas kesehatan.

Mengenai eGovernment atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Johnny mengharapkan kesepakatan terkait pembangunan infrastruktur SPBE dapat segera masuk tahap finalisasi, sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Kita sudah mendapat lokasi pembangunan dan sudah melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi spesifikasi dan keamanan untuk pembangunan pusat data," kata Johnny.

Dalam pertemuan itu, Johnny juga memaparkan perkembangan terbaru kebijakan digitalisasi penyiaran yang semakin diperkuat seiring dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran.

"Melalui peraturan perundangan tersebut, penyelenggara penyiaran di Indonesia harus segera menyelesaikan proses analog-switch-off (ASO) dalam jangka waktu kurang dari dua tahun dari sekarang atau pada November 2022," kata Johnny.

3 dari 3 halaman

70 tahun kemitraan

Selama 70 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi mitra strategis Prancis dan diharapkan kolaborasi di sektor konektivitas ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

"Kami menganggap Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang berpengaruh dan memiliki kontribusi penting untuk pengembangan kemitraan serta kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, terutama untuk investasi teknologi baru seperti penyiaran digital," tutur Franck.

Dalam Pertemuan tersebut Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.

Sementara itu, Menteri Franck didampingi Duta Besar Perancis Yang Mulia Olivier Chambard, Utusan Khusus Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis untuk ASEAN François Corbin, Wakil Direktur Kantor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthias Grolier, Konselor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthieu Labbé, Konselor Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Republik Indonesia Dominique Lebastard, dan penerjemah Dominique Roubert.