Facebook Perpanjang Larangan Iklan Politik Gara-Gara Donald Trump Tolak Kekalahan

Liputan6.com, Jakarta - Facebook memperpanjang larangan iklan politik hingga bulan depan. Hal ini dilakukan karena adanya penundaan hasil pemilihan karena Covid-19 serta imbas diberlakukannya proses pengiriman suara via surat dan voting sekaligus, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perpanjangan larangan iklan politik ini diumumkan dalam update blog Facebook.

"Penjedaan sementara untuk iklan politik dan masalah sosial di AS dilakukan sebagai upaya berkelanjutan kami melindungi pemilu," kata Facebook dalam unggahan blognya, seperti dikutip dari The Verge, Kamis (12/11/2020).

Facebook menyebut, perpanjangan dilakukan hingga satu bulan lagi. Perusahaan juga mengatakan, ada kemungkinan larangan iklan politik akan dicabut lebih cepat.

"Upaya memperoleh hasil Pilpres AS tahun ini mungkin butuh waktu lebih lama dibanding pemilu sebelumnya karena pandemi dan lebih banyak orang memberikan suara melalui surat. Kami pun memperkenalkan berbagai kebijakan untuk membantu melindungi integritas pemilu guna mengurangi terjadinya kebingungan," kata Facebook.

Facebook memang tidak secara eksplitsit menyebutkan bahwa pilpres kali ini dimenangkan oleh Joe Biden.

Di sisi lain, Donald Trump menolak menyerah dan menggunakan klaim penipuan pemilu untuk membantah hasil tersebut serta mengajukan upaya hukum.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Facebook dan Twitter memberi peringatan pada klaim kemenangan atau kecurangan pilpres, menandai proaktifnya perusahaan media sosial dalam meminta pengguna memverifikasi berita yang mereka terima lewat internet. Ini terjadi di saat semakin banyak warg...

2 dari 3 halaman

Cegah Klaim Kemenangan Palsu

Melihat kenyataan tersebut, perpanjangan larangan iklan politik di Facebook terasa seperti upaya mencegah Trump secara keliru menyatakan kemenangan via iklan atau jaringannya di platform Facebook.

Penolakan kekalahan Trump ini mungkin akan berlarut-larut hingga bulan depan atau Januari 2021, jelang pelantikan Presiden AS.

Untuk itulah, pelarangan iklan politik ini terlihat sebagai salah satu upaya Facebook mencegah penyebaran misinformasi lebih lanjut lewat platformnya.

Facebook sendiri pertama kali mengumumkan pelarangan iklan politik di AS pada awal Oktober setidaknya hingga hari pemilihan berakhir.

Langkah ini diambil setelah dipertimbangkan selama berbulan-bulan oleh jajaran eksekutif Facebook. Selain itu, adanya kecaman keras dari kritikus atas lambatnya upaya Facebook menangani misinformasi terkait Pilpres dan pandemi juga jadi salah satu pertimbangan Facebook.

3 dari 3 halaman

Putuskan Setop Iklan Politik

Sebelumnya, Facebook menghentikan penerimaan iklan politik baru di platformnya, jelang Pemilihan Presiden AS yang akan diselenggarakan 3 November mendatang.

Langkah ini merupakan upaya Facebook untuk mengurangi risiko penyebaran disinformasi dan intervensi terkait hasil Pilpres AS. Demikian dikutip dari Reuters, Jumat (4/9/2020).

Kendari menolak iklan politik baru, Facebook mengizinkan kampanye dan menampilkan iklan politik yang sudah ada di sistem.

Sebagai imbasnya, Facebook akan mengizinkan pengiklan politik mengubah jumlah pengeluaran dan pengguna yang tertarget yang diinginkan. Namun Facebook akan mengatur dan menyesuaikan konten atau desain iklannya.

Kandidat dan komite aksi politik akan dapat membeli iklan yang sudah jadi bagian dari kesepakatan, setidaknya hingga satu tayangan pada 27 Oktober.

Pengiklan juga dapat memilih untuk menargetkan iklan yang ada di grup berbeda untuk menyesuaikan belanja iklannya. Namun, pengiklan tidak akan dapat meluncurkan kampanye kreatif baru.

(Tin/Isk)