Jepang Kritik Proposal Pajak Digital AS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso, pada Minggu (23/2/2020) mengkritik proposal reformasi pajak Amerika Serikat (AS). Ia menilai hal itu dapat melemahkan upaya global untuk menyetujui aturan baru mengenai perpajakan perusahaan-perusahaan teknologi besar.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) tengah mengembangkan aturan untuk membuat perusahaan digital besar agar membayar pajak di wilayah mereka berbisnis, bukan berdasarkan wilayah anak perusahaan terdaftar.

Namun, upaya OECD terhenti pada akhir tahun lalu karena perubahan menit-menit akhir atas permintaan AS.

Pemerintah Negeri Paman Sam mengusulkan "safe harbor", yang oleh para pengkritik disebut akan membiarkan perusahaan-perusahaan multinasional memilih untuk mematuhi peraturan baru atau yang telah ada sebelumnya.

"Saya memberitahu rekan-rekan saya, Jepang sangat prihatin tentang proposal 'safe harbor'. Ini akan sangat mengurangi efek regulasi dari apa yang kita coba lakukan. Itu adalah pandangan yang diungkapkan oleh berbagai negara," kata Aso kepada para waratawan usai menghadiri pertemuan G20, seperti dikutip dari Reuter, Senin (24/2/2020).