Sukses

AS Bakal Blokir Perusahaan Tiongkok yang Curi Ide Teknologi

Ketika pencurian ide produk teknologi terjadi, perusahaan yang idenya diambil akan menempuh langkah hukum. Namun tampaknya pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan untuk ikut serta dalam masalah ini.

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan-perusahaan Tiongkok selama bertahun-tahun ini hadir dengan produk unik dan inovatif. Tak dimungkiri, memakai ide produk dari perusahaan lain merupakan hal yang kerap terjadi.

Ketika pencurian atau pemakaian ide produk teknologi terjadi, biasanya perusahaan yang idenya diambil akan menempuh langkah hukum.

Namun tampaknya kini pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengambil sikap terkait masalah ini.

Mengutip laman The Washington Post, Rabu (30/10/2019), Presiden AS Donald Trump disebut-sebut akan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap teknologi dan hasil inovasi perusahaan AS.

Penasihat terkemuka Trump, Peter Navarro dikabarkan tengah menyarankan pemerintah AS untuk memasukkan nama perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mencuri hak kekayaan intelektual milik perusahaan teknologi AS ke daftar hitam.

Dengan begitu, perusahaan Tiongkok yang masuk ke daftar hitam tak bisa lagi menjalankan bisnis di Amerika Serikat.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Daftar Entitas

Tim kerja Navarro menjajaki kemungkinan terkait daftar hitam perusahaan Tiongkok yang melanggar banyak undang-undang hak cipta dan paten AS dengan menempatkan mereka di daftar entitas Departemen Perdagangan.

Dimasukkannya sejumlah nama perusahaan Tiongkok ke daftar hitam membuat perusahaan-perusahaan ini sulit beroperasi di Amerika Serikat tanpa mengantongi lisensi khusus.

Daftar hitam itu kemungkinan berisi perusahaan militer yang dianggap mengancam Ameirka Serikat.

Namun, pemerintah Trump menilai, semuanya didasari oleh keamanan ekonomi sebagai bagian dari keamanan nasional.

3 dari 3 halaman

Bantahan

Dalam sebuah wawancara, Navarro mengatakan "kabar itu adalah fake news."

Namun menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, daftar entitas belum pernah digunakan.

"Ini membuat pemerintah AS harus melakukan penilaian klaim hak kekayaan intelektual tanpa proses yang jelas," kata sumber anonim itu.

Menurut laporan keuangan tahun lalu, pencurian hak kekayaan intelektual oleh Tiongkok menimbulkan kerugian hingga USD 600 miliar dalam setahun.

(Tin/Why)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini