Aturan Blokir Ponsel BM via IMEI Molor, Ini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan pemblokiran ponsel BM via International Mobile Equipment Identity (IMEI) masih belum diterbitkan hingga saat ini. Padahal, sebelumnya pemerintah berencana meneken aturan tersebut pada 17 Agustus 2019.

Aturan IMEI merupakan perumusan dari tiga kementerian: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunkasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pakar teknologi Lucky Sebastian menanggapi kemunduran ini. Menurutnya, meski sudah mundur, perumusan masih tetap berjalan sesuai rencana.

Lucky menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu diikutsertakan dalam perumusan aturan pemblokiran ponsel BM ini walau akan berimbas pada lamanya penerbitan.

"Aturan ini bisa jadi akan lebih molor, jika Kemenkeu turut serta. Sepertinya kementerian keuangan ini memang harus disertakan karena nantinya menyangkut peraturan seperti pengenaan pajak dari smartphone yang "diputihkan" atau dibawa dari luar dan didaftarkan," kata Lucky kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (4/9).

Lucky mengharapkan aturan validasi IMEI ini dapat berjalan dengan tata cara pelaksanaan yang baik dan tegas serta memerlukan pengawasan.

Lucky membandingkan aturan ini dengan pendaftaran SIM pra bayar. Baginya, tujuan dan peraturan baik tetapi pada pelaksaannya memiliki banyak lubang.

"Ini membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat dari kementerian-kementerian yang ikut merumuskan aturan ini, beacukai, hingga pelaksana seperti operator," tuturnya.