Perusahaan Teknologi Temui Lembaga Intelijen AS Bahas Pemilu 2020

Oleh Mochamad Wahyu Hidayat pada 06 Sep 2019, 07:30 WIB
Ilustrasi Keamanan Siber, Enkripsi. Kredit: Pixabay/geralt-9301

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pemilu AS pada tahun 2020 mendatang, perwakilan perusahaan teknologi menggelar pertemuan dengan perwakilan lembaga intelijen AS. Pada pertemuan itu mereka membahas strategi keamanan siber terkait pemilu 2020.

"Tujuannya adalah untuk melanjutkan diskusi pada pertemuan sebelumnya dan lebih lanjut memperkuat kolaborasi strategis mengenai keamanan pemilu negara bagian, federal, dan presiden AS pada tahun 2020," kata Nathaniel Gleicher, kepala kebijakan keamanan siber Facebook dikutip dari Reuters, Jumat (6/9/2019).

Secara khusus, lanjut Nathaniel, "Kami berbicara tentang bagaimana industri dan pemerintah dapat meningkatkan cara kami berbagi informasi dan mengarahkan tanggapan kami untuk mendeteksi dan mencegah ancaman dengan lebih baik."

"Ini adalah upaya bersama dalam menanggapi ancaman bersama dan kami berkomitmen untuk melakukan upaya yang merupakan bagian kami," kata juru bicara Twitter.

Selain Facebook dan Twitter, Microsoft dan Google juga menghadiri pertemuan itu.

"Di Google, kami telah berinvestasi dalam sistem yang kuat untuk mendeteksi upaya phishing dan peretasan, mengidentifikasi gangguan asing pada platform kami, dan melindungi kampanye dari serangan digital. Tetapi teknologi hanyalah bagian dari solusi," kata Richard Salgado, direktur penegakan hukum dan keamanan informasi Google.

Sejak isu operasi siber yang didalangi Rusia dan diduga kuat membantu Donald Trump terpilih sebagai presiden AS pada 2016, perusahaan teknologi ini terutama perusahaan media sosial berada di bawah tekanan untuk meningkatkan keamanan siber di platform mereka.

2 of 3

Facebook Perketat Regulasi Iklan Politik Jelang Pemilu AS 2020

Diwartakan sebelumnya, menjelang pemilu Amerika Serikat (AS) pada 2020 mendatang, Facebook berupaya memperketat regulasi terkait iklan bermuatan politik di jejaring sosialnya.

Dalam pernyataan yang diterbitkan di Newsroom, Facebook menyebut bahwa upaya itu termasuk "memperkuat proses autorisasi untuk pengiklan AS, yang menunjukkan lebih banyak informasi kepada orang-orang tentang setiap pengiklan. Selain itu, perusahaan juga "memperbarui daftar isu sosial di AS untuk lebih mencerminkan wacana publik di dalam dan di luar Facebook."

"Pada tahun 2018, kami mulai mengharuskan pengiklan untuk terautorisasi sebelum menayangkan iklan tentang isu sosial, pemilihan umum, atau politik," ujar Katie Harbath, Public Policy Director, Global Elections, dan Sarah Schiff, Product Manager. "Kami juga menyimpan iklan-iklan itu di Perpustakaan Iklan, sehingga iklan itu tersedia untuk umum selama tujuh tahun."

 

3 of 3

Penafian Iklan

Regulasi ini sudah mulai berjalan. Para pengiklan harus sudah memenuhi proses autorisasi yang menginformasikan siapa mereka dan di mana mereka berada.

"Pengiklan juga harus menempatkan penafian (disclaimer) 'Dibayar oleh' (paid for by) pada iklan mereka untuk berkomunikasi dengan siapa yang bertanggung jawab atas iklan tersebut," kata Katie dan Sarah.

Sekitar dua pekan ke depan atau pertengahan September nanti, para pengiklan harus memberikan informasi lebih lanjut tentang organisasi mereka sebelum perusahaan meninjau dan menyetujui penafian iklannya.

"Jika mereka tidak memberikan informasi ini hingga pertengahan Oktober, kami akan menjeda iklan mereka," tutur Katie dan Sarah.

(Why/Isk)

Lanjutkan Membaca ↓