Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Jadi Momentum Menuju Indonesia Cerdas

Menurutnya, sebagai kota, ibu kota negara harus hidup. Ia perlu dirancang menjadi kota layak huni. Kota yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan secara lebih flexible dan agile daripada presedennya dan juga kota-kota lain di Indonesia. 

Dalam konteks penataan ruang, perencanaan tata ruang dengan discretionary zoning dapat diadopsi dengan tetap mengutamakan fungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan di masa mendatang. 

"Posisi ibu kota negara di Pulau Kalimantan berimplikasi pada semakin besarnya bobot lingkungan sebagai variabel perencanaan," katanya.

Disarankannya, teknologi yang menyebabkan disrupsi pemerintahan dan perkotaan cerdas di masa depan, perlu disiapkan seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun tata kelolanya.

Karena pada hakekatnya teknologi tersebut juga bersatu dengan prasarana maupun sarana perkotaan.

Komponen smart people dalam smart city juga menjadi hal yang penting menjadi prioritas. Ibu kota negara perlu adaptif terhadap teknologi tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal.

Peningkatan kapasitas semestinya menjadi bagian dari agenda. Pendekatan kolaboratif dibutuhkan untuk merealisasikan ibukota negara yang ideal untuk masa depan Indonesia. 

"Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas. Framework ini bisa diterapkan untuk Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Propinsi maupun Kota Kota umum lainnya. Framework ini berisi pemahaman akan sumber daya dan enabler (pengungkit) hingga layanan kota," tutupnya. 

(Ysl/Isk)