ICT Watch Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi

Founder dan Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Adri Sutedja, yang juga hadir dalam diskusi mengatakan kebutuhan akan UU Perlindungan Data Pribadi ini semakin penting mengingat ekosistem digital sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat sekarang.

"Pemerintah meminta kita untuk beralih ke digital, tapi beragam kasus seperti identity fraud atau cyberbullying menjadi sangat mengganggu. Karenanya, aturan perlindungan data pribadi harus segera dijadikan Undang-Undang, untuk melindungi semua orang yang terlibat di ekonomi, sosial, budaya di Indonesia," ujar Adri.

Di sisi lain, Adri juga menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya data pribadi. Jadi, mereka dapat mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi ketika memakai sebuah layanan digital.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A Pangerapan, mengungkapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mempermudah dan menyederhanakan kebijakan perlindungan data di Indonesia.

Pasalnya, saat ini terdapat 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi yang "tercecer" di berbagai sektor.

Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tapi juga kesehatan, keuangan, perbankan, perdagangan, dan penegakan hukum.

Penyatuan regulasi perlindungan data di UU, kata Semuel, sekaligus akan membuat masyarakat lebih paham mengenai hal tersebut.

"Ini mau kita permudah, dan merupakan salah satu cara untuk menyatukan regulasi. Selain itu, ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat soal data pribadi," ungkap Semuel dalam acara diskusi publik Melindungi Privasi Data di Indonesia, di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Selama proses persiapan UU PDP, pemerintah juga melakukan serangkaian cara untuk mengantisipasi berbagai perubahan setelah penerapannya.

Dalam hal ini termasuk struktur baru di kementerian, serta kemungkinan akan ada pembentukan Data Protection Authority (DPA) atau komisi perlindungan data. DPA tersebut diharapkan akan bekerja secara independen.

"Kami sudah menyiapkan berbagai regulasi untuk peta jalan. Selain itu, juga ada struktur baru di beberapa kementerian untuk mengantisipasi hal ini. Kami tahu ini akan menjadi hal yang krusial, jadi kami juga menyiapkan diri," ucap Semuel.

(Dam/Ysl)