PT Jasnita Telekomindo Pilih Kembalikan Izin Frekuensi ke Kemkominfo

Liputan6.com, Jakarta - Ramai persoalan tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi akhirnya menemui babak akhir. Alasannya, PT Jasnita Telekomindo telah mengembalikan izin frekuensi radio yang dimilikinya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sekadar informasi, PT Jasnita Telekomindo merupakan salah satu perusahaan yang menunggak kewajiban pembayaran penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain Jasnita, ada pula PT First Media Tbk dan PT Internux Tbk.

Namun berbeda dari Jasnita, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (penyelenggaran layanan bolt) memilih untuk mengirimkan proposal perdamaian pada Kemkominfo. Dua perusahaan itu diketahui beritikad baik membayar biaya yang masih terhutang.

Dalam keterangan resmi yang diterima Tekno Liputan6.com, Selasa (20/11/2018), keputusan mengembalikan izin frekuensi tidak lepas dari aturan yang berlaku. Terlebih, PT Jasnita Telekomindo mengaku memang memiliki kewajiban tunggakan tersebut.

"Kami tidak ingin melanggar hukum dengan tetap mempertahankan izin frekuensi radio tersebut dengan tidak membayar kewajiban kepada Negara," ujar Direktur Entreprise PT Jasnita Telekomindo Welly Kosasih.

Oleh sebab itu, perusahaan sudah mengalihkan pelanggan yang ada di frekuensi 2,3GHz ke layanan lain. Terlebih, layanan diberikan perusahaan ini belum ke pengguna ritel, melainkan masih korporasi.

"Sekarang sudah kami alihkan menggunakan frekuensi unlicensed. Sejak tahun lalu, ada wacana konsolidasi Broadband Wireless Access (BWA) oleh Kemkominfo," tutur Welly. 

Di sisi lain, jaringan Jasnita dianggap tidak dapat berkompetisi dengan pemain level nasional, sehingga perusahaan tersebut mengembangkan jasa nilai tambah telekomunikasi.

Perusahaan juga memastikan bahwa adanya pengalihan layanan ini tidak berdampak pada para pengguna. "Kami mohon seluruh pelanggan tidak khawatir atas permasalah ini, karena kami sudah mengembalikan izin, seluruh permasalahan telah selesai," ujar Welly.