Sukses

Australia Blokir Huawei untuk Sediakan Layanan 5G

Langkah Australia untuk memblokir Huawei sebagai penyedia layanan 5G diambil dengan pertimbangan keamanan negara.

Liputan6.com, Jakarta - Huawei dilaporkan kembali mendapat penolakan untuk penyelenggaran jaringan di salah satu negara. Kali ini, penolakan berasal dar pemerintah Australia terkait pengadaan jaringan 5G di negara tersebut. 

Dikutip dari News AU, Jumat (24/8/2018), langkah ini diambil dengan pertimbangan keamanan negara. Pemerintah Australia menyebut keterlibatan 'perusahaan yang dianggap memiiliki hubungan dengan pemerintah lain dan bermasalah dengan aturan Australia' terlalu berisiko.

Meski tidak langsung menyebut nama Huawei, banyak pihak menyebut pernyataan itu merujuk pada perusahaan asal Tiongkok tersebut. Sebenarnya, pembahasan pemblokiran Huawei di Australia sudah diketahui publik sejak Juni 2018.

"Sulit untuk mengkompromikan soal jaringan telekomunikasi yang menjadi kepentingan nasional," tutur salah seorang anggota partai Liberal Australia ketika itu. Di sisi lain, Huawei membantah pihaknya akan menyerahkan data pengguna di Australia pada pemerintah Tiongkok.

Keputusan ini juga berimbas pada perusahaan teknologi asal Tiogkok lain, yakni ZTE. Perusahaan tersebut diketahui turut memasarkan sejumlah ponsel di negara Kangguru itu.

Menyorot keputusan tersebut, Huawei Australia pun memperlihatkan kekecewaannya dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Huawei, perusahaannya telah menghadirkan teknologi nirkabel yang aman selama hampir 15 tahun.

"Keputusan ini merupakan hal yang mengecewakan bagi konsumen. Huawei adalah pemimpin 5G dunia," tulis perusahaan dalam Twitternya. Hingga saat ini, pemerintah Australia dilaporkan masih teguh pada keputusannya. 

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Dicekal FBI dan CIA, Pihak Huawei Tetap Ekspansi di AS

Selain Australia, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang mencekal kehadiran Huawei. Perusahaan perangkat asal Tiongkok tersebut ditenggarai berpotensi memata-matai warga lewat produk mereka.

Alhasil, sejak 2012 sejumlah perusahaan AS dilarang membeli perangkat dari Huawei yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Ada total enam badan intelijen AS yang mengimbau kewaspadaan dalam memakai produk Huawei dan ZTE karena masalah perlindungan informasi. 

Hal itu disampaikan di hadapan Senate Intelligence Committee (Komite Intelijen Senat).

Direktur FBI dan CIA juga menyampaikan pendapat mereka yang memberikan rekomendasi pada rakyat AS agar tidak memakai produk-produk yang dicurigai, seperti yang dilansir dari CNBC.

Hal itu ditenggarai adanya kecurigaan potensi memodifikasi atau mencuri informasi untuk kepentingan jahat, serta dalam melaksanakan spionase. 

Perusahaan telekomunikasi AS seperti AT&T dan Verizon pun membatalkan penjualan produk-produk Huawei karena himbauan dari pemerintah AS.

Selain Huawei, produk ZTE juga mengalami nasib yang sama. Belakangan, Kanada pun ikut disarankan AS untuk waspada terhadap produk Huawei, tapi pihak Kanada tidak melakukan pencekalan. 

3 dari 3 halaman

Huawei Menolak Tudingan Itu

Kepada CNET, CEO Consumer Business Group Huawei Richard Yu menolak tudingan dari pihak AS, dan mengungkapkan mereka bekerja dengan 46 dari 50 operator global.

Sebelumnya, Huawei melalui juru bicaranya memastikan kepada konsumen, perusahaan tidak memilliki niat untuk mengancam dan berpotensi melakukan serangan terhadap keamanan siber.

Perusahaan yang didirikan di Kota Shenzhen ini juga menganggap pemerintah AS semata berusaha menghambat bisnis mereka.

"Huawei sadar lingkup aktivitas-aktivitas pemerintahan AS yang sepertinya bertujuan menghambat bisnis Huawei di pasar AS," kata seorang juru bicara dalam pernyataannya.

Selain itu, Huawei juga menunjukkan bahwa perusahaan mereka dipercaya oleh 170 negara di dunia.

"Huawei dipercaya oleh pemerintah dan pelanggan di 170 negara di seluruh dunia dan tidak memberikan risiko keamanan siber yang lebih besar dari vendor ICT mana pun," tuturnya. 

(Dam/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.