PANDI: Jual Domain Pasangan Capres-Cawapres Bukan Iktikad Baik

Liputan6.com, Jakarta - Setelah deklarasi pasangan calon presiden dan calon presiden pada 9 Agustus 2018, beberapa orang langsung berinisiatif mendaftarkan domain dengan memanfaatkan nama kedua pasangan.

Domain yang dimaksud adalah prabowosandi.id, prabowosandi.com, jokowimaruf.id, dan jokowimaruf.com. Parahnya, domain ini dilego dengan harga yang sangat tinggi, yakni mulai dari Rp 1 miliar.

Atas maraknya domain tersebut, Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Andi Budimansyah menyebut, pendaftaran domain sejatinya bersifat sah karena didasarkan pada tiga prinsip yang diamanatkan UU ITE.

"Prinsip pertama adalah pendaftar pertama, kedua tidak melanggar hak-hak orang lain, dan terakhir adalah tidak menghambat persaingan usaha," tutur Andi ketika dihubungi Tekno Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Meski begitu, tidak diketahui siapa yang mendaftarkan domain yang dimaksud.

Bisa jadi, kata Andi, pihak yang mendaftarkan domain kampanye tersebut adalah tim sukses atau simpatisan yang ingin membantu capres/cawapres yang didukungnya.

Namun, menurut Andi, membeli domain dari PANDI kemudian menjualnya kembali dengan harga sangat tinggi bukanlah sebuah iktikad yang baik dan disebut sebagai Cyber Squatter.

"Orang-orang ini (yang membuat dan menjual domain) tidak beriktikad baik. Mereka adalah orang yang mengambil sebuah domain, kemudian memperjualbelikan untuk kepentingannya sendiri, untuk mengambil keuntungan," lanjutnya.

Padahal, kata Andi, para pembuat domain ini bisa saja bukanlah orang yang memiliki legal interest dengan pasangan capres atau cawapres.

Sekadar diketahui, domain prabowosandi.id dan prabowosandi.com ditawarkan seharga Rp 1 miliar masing-masing. Sementara, domain jokowimaruf.id dan jokowimaruf.com dilego seharga Rp 2 miliar.

Padahal, menurut Andi, saat membeli domain .id dari PANDI, para pembeli hanya dikenai biaya biasa Rp 250 ribu.

Artinya, para pembuat domain berdasarkan pasangan capres-cawapres ini berupaya mengambil keuntungan dan memanfaatkan situasi politik yang ada.