BAKTI Siapkan Satelit Multifungsi untuk Sentuh Wilayah Pelosok

Satelt — Ilustrasi satelit. Dok: computerweekly.com

Liputan6.com, Jakarta - Akses telekomunikasi harus diakui merupakan permasalahan yang masih dihadapi Indonesia. Kendati demikian, Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus melakukan upaya pemerataan akses telekomunikasi dan informasi.

"Kami menargetkan Indonesia dapat Merdeka Sinyal pada 2020, jadi seluruh wilayah di Indonesia sudah terjangkau jaringan internet," ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat bertemu dengan awak media di Jakarta, Rabu (25/7/2018) kemarin.

Menurut Anang, BAKTI memiliki sejumlah program untuk mendukung pemerataan sinyal di seluruh Tanah Air. Salah satunya adalah pengadaan Based Transceiver Station (BTS) untuk wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), termasuk perbatasan.

Selain pengadaan BTS, BAKTI juga berencana memanfaatkan satelit multifungsi untuk menjangkau wilayah yang benar-benar tidak terjangkau. Anang menuturkan, setidaknya ada 150 ribu titik di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan terestrial.

"Karena begitu pelosok, wilayah tersebut tidak terjangkau jaringan seluler. Jadi, solusi yang paling andal dan ekonomis menggunakan satelit. Sebab, sudah dilakukan analisis kalau memakai jaringan terestrial terlalu berat biayanya," tuturnya menjelaskan.

Namun, Anang mengatakan, BAKTI tidak menggunakan teknologi satelit yang ada saat ini. Mereka akan menggunakan satelit yang memancarkan internet berkecepatan tinggi atau yang dikenal high throughput satellite (HTS).

"Biaya menggunakan HTS juga lebih murah ketimbang satelit yang ada saat ini. Harapannya, HTS dapat menambah jumlah site 4G yang ada di Indonesia," tuturnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sendiri tengah melakukan pra kualifikasi satelit.

Proses pengembangan yang dibutuhkan hingga satelit ini dapat meluncur diperkirakan tiga tahun. Oleh sebab itu, BAKTI berencana untuk menyewa satelit HTS yang berada di wilayah Indonesia sambil menunggu proses pengembangan yang baru akan dilakukan.

"Rencananya, pemenang proyek ini sudah dapat diketahui akhir tahun. Namun, sambil menunggu waktu pengembangan, kami berencana untuk menyewa kapasitas satelit lain dengan teknologi serupa untuk tetap dapat menggelar layanan internet," ujar Anang.

2 dari 3 halaman

Kemkominfo Buka Prakualifikasi Satelit

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja mengumumkan pembukaan prakualifikasi untuk pengadaan badan usaha proyek satelit multifungsi.

Menurut Kemkominfo, baik badan hukum nasional dan internasional bisa mengikuti prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama dengan badan usaha multifungsi permerintah tersebut.

Proses pengadaan ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomo 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Nantinya, ruang lingkunp proyek tersebut bakal meliputi pembiayaan, perancangan, pengadaan, pembangunan, peluncuran, pengoperasian, dan pemeliharaan satelit multifungsi pemerintah.

Dalam pernyataan resmi tertulisnya, Kemkominfo memperkirakan nilai investasi ini sebanyak Rp 6,85 triliun.

3 dari 3 halaman

Informasi Seputar Pengadaan Satelit Multifungsi

Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (kedua kiri) dan Menkominfo Rudiantara (ketiga kiri) menghadiri Indonesia Development Forum (IDF) 2018 yang digelar selama 2 hari pada 10-11 Juli di Jakarta, Selasa (10/7). (Liputan6.com/HO/Bappenas)

Untuk Badan Usaha Indonesia dan/atau Badan Usaha Asing yang ingin mengikuti prakualifikasi ini, bisa mengambil Dokumen Prakualifikasi di alamt Panitia Pengadaan yang berlokasi di Wisma Kodel, lantai 6, Jalan Rasuna Said, Jakarta, dalam periode 24 Juli-20 Agustus 2018.

Mereka juga bisa mengirimkan persyaratan pengambilan dokumen prakualifikasi lewat email ke alamat email di satelit@baktikominfo.id.

"Panitia Pengadaan bakal mengirimkan dokumen prakualifikasi lewat email setelah menerima persyaratan pengambilan dokumen dimaksud melalui email secara lengkap," kata Kemkominfo.

(Dam/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menkominfo Rudiantara siap menutup Facebook jika terbukti menyebarkan hoax.