Sukses

DPR RI Minta Facebook Berikan Penjelasan Soal Kebocoran Data

Karena data pengguna Facebook Amerika Serikat ditengarai dipakai untuk membantu kampanye pilpres AS, data pengguna Facebook Indonesia ditakutkan juga digunakan untuk kepentingan politik di pilpres mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik, Selasa (17/4/2018).

RDP ini sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 11 April 2018, tetapi sempat tertunda karena menunggu selesainya pemanggilan CEO Facebook Mark Zuckerberg oleh Kongres AS.

RDP dilakukan terkait dengan kasus penyalahgunaan data lebih dari satu juta penggguna Facebook Indonesia oleh konsultan politik Cambridge Analytica (CA).

Karena data pengguna Facebook Amerika Serikat ditengarai dipakai untuk membantu kampanye pilpres AS, data pengguna Facebook Indonesia ditakutkan juga digunakan untuk kepentingan politik di pilpres mendatang.

Adapun Facebook Indonesia diwaliki oleh Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Facebook Diminta Penjelasan

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mengatakan, DPR akan menggali dan meminta penjelasan Facebook sebagai tanggapan tentang kebocoran sekitar satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia sebagai bagian dari kebocoran 87 juta pengguna Facebook di seluruh dunia.

"Data pengguna ditengarai terjadi kebocoran dan digunakan oleh pihak yang semestinya tidak berhak menggunakan data pribadi pemilik akun Facebook dalam hal ini Indonesia," kata Abdul.

"Tentunya kami berpikir data pribadi pengguna akun Facebook ini di digunakan oleh pihak yang semestinya tidak menggunakan, boleh lah kami memiliki kekhawaturan. Jangan-jangan sudah disalahgunakan," ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi I ingin memastikan bahwa data pribadi seluruh pengguna di Indonesia yang merupakan WNI 100 persen aman.

Setelah mendengarkan penjelasan Facebook, kata Abdul, Komisi I DPR RI baru akan mengambil sikap.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.