1 NIK Dipakai Jutaan Kartu SIM, Ketua DPR Desak Kemkominfo Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo turut bereaksi atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penggunaan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi jutaan kartu SIM prabayar. Menurutnya, hal itu memperkuat alasan bahwa perlu ada Undang-undang Data Pribadi.

Bamsoet--panggilan akrab Bambang Soesatyo--menyatakan temuan Kemendagri itu bukan hal sepele. Penggunaan satu NIK untuk registrasi jutaan nomor ponsel prabayar merupakan hal serius yang harus dicegah agar tak berulang.

Ia pun mengatakan salah satu upaya untuk mencegah kasus itu tak lagi terulang adalah lewat legislasi.

“Meminta pemerintah untuk segera mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, mengingat kasus penyalahgunaan data dan kebocoran data belakangan ini sering terjadi dan semakin memprihatinkan,” ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Rabu (11/4/2018).

Legislator Golkar yang pernah memimpin Komisi Hukum DPR itu menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tak dapat membiarkan persoalan itu terjadi. Karenya, ia meminta kementerian yang dipimpin Rudiantara itu segera bertindak.

“Agar Kemkominfo segera menyelidiki penyalahgunaan data tersebut dan mencarikan solusi. Lakukan tindak pencegahan guna menghindari berulangnya kasus itu,” tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang diungkapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR RI, terungkap ada 15 NIK terbanyak yang digunakan registrasi kartu SIM.

Menanggapi data ini Komisi I pun meminta operator seluler, terutama Indosat untuk dipanggil dan dimintai keterangan secara langsung.