Sukses

Rusia Desak Telegram Beberkan Data Pribadi Pengguna

Pemerintah Rusia meminta Telegram untuk memberikan kunci enkripsi layanannya. Dengan demikian, pemerintah tentu akan bisa mengakses data pribadi semua pengguna Telegram.

Liputan6.com, Moscow - Telegram memang dikenal sebagai aplikasi pesan instan yang menjaga kerahasiaan data dan percakapan pengguna. Karenanya, aplikasi tersebut dienkripsi.

Namun belum lama ini, Rusia meminta Telegram untuk memberikan akses data penggunanya. Dalam arti, perusahaan harus menyerahkan kunci enkripsi ke negara asalnya itu, agar semua aktivitas pengguna bisa dikontrol pemerintah.

Dilansir Bloomberg, Rabu (21/3/2018), pada tahun lalu, Dinas Keamanan Federal (FSB, Federal Security Service) Rusia sebetulnya sudah mengimbau Telegram untuk menyerahkan kunci enkripsi layanannya. Lantas, Telegram menolak.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan visi Telegram di mana sangat menjaga privasi penggunanya dengan enkripsi tersebut.

Telegram pun mengajukan banding kepada Mahkamah Agung Rusia. Hasilnya nihil. Hakim Agung Rusia, Alla Nazarova menolak banding tersebut karena menilai memiliki kunci enkripsi dari sebuah perusahaan tidak melanggar privasi.

Dinas Keamanan Rusia sendiri menjamin, ketika mereka memiliki kunci enkripsi tersebut, mereka tidak akan mengaksesnya atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu.

Namun hal ini justru tidak membuat Telegram luluh untuk memberikan data pribadi penggunanya.

Konsekuensinya, Perusahaan yang digawangi Pavel Durov ini diminta waktu 15 hari untuk memberikan kunci enkriipsi. Jika tidak, Rusia akan memblokir layananan tersebut dan mendepak Telegram dari rumahnya sendiri.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Transparansi Data Pengguna

Pada 2016, Rusia sendiri sudah berupaya untuk meminta semua layanan pesan instan menyediakan data penggunanya secara transparan. Langkah tersebut dilakukan untuk melawan aksi terorisme yang kian marak terjadi.

Dinas Keamanan Federal sendiri sudah menjamin berkali-kali, kalau dengan diberikannya kunci enkripsi tersebut, mereka tidak akan 'mengotak-atik' data pribadi pengguna. Bahkan, data yang diterima nantinya juga harus membutuhkan proses lanjutan dari Mahkamah Agung.

3 dari 3 halaman

Telegram Tetap Menolak

Pengacara Telegram, Ramil Akhmetgaliev, berkata kalau permintaan Dinas Keamanan Federal Rusia soal mendesak kunci enkripsi telegram adalah licik. Karena itu, pihaknya tak akan menanggapi permintaan mereka jika memang diberikan waktu tambahan.

"Ini sangat lucu, mereka meminta seakan-akan kejadiannya seperti ini, 'Saya memiliki password email kamu, tetapi saya tidak mengontrol isinya, saya cuma memiliki hak untuk mengontrol'. Kami tidak akan seperti itu, kami tidak ingin data pengguna kami diberikan ke pihak siapapun," ujar Ramil.

(Jek/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.