Adang Demo Anti-Pemerintah, Kongo Putus Layanan Internet dan SMS

Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila (AP)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Demokrat Kongo dilaporkan telah memerintahkan para penyedia layanan komunikasi untuk memutus layanan internet dan SMS di negaranya. Perintah ini dilakuan untuk mengantisipasi demontrasi anti-pemerintah.

Dikutip dari Reuters, Rabu (3/1/2018), demo ini diserukan oleh sejumlah aktivis akar rumput Katolik di negara tersebut. Mereka menutut agar Presiden Joseph Kabila tak mengubah konstitusi untuk mempertahankan jabatannya sekaligus membebaskan tahanan politik.

Menurut konstitusi, Kabila seharusnya mundur pada Desember tahun lalu ketika masa baktinya telah berakhir. Namun, pemilihan umum tak kunjung dilakukan dan terus tertunda berulang kali, sebelum akhirnya diputuskan bakal digelar Desember 2018.

Pasukan keamanan juga dilaporkan telah membunuh puluhan demonstran saat aksi anti-Kabila digelar 2016. Keamanan yang memburuk membuat banyak pihak mengkhawatirkan kembali terjadi konflik sipil di Kongo.

"Pemutusan jaringan ini dilakukan atas alasan keamanan negara. Menanggapi aksi kekerasan yang sedang disiapkan. Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan untuk melindungi kehidupan warga kongo," tutur Menteri Telekomunikasi Emery Okundji.

Okundji sendiri diketahui sudah menulis surat pada penyedia telekomunikasi untuk menghentikan layanan internet dan SMS pada 31 Desember 2017 pukul 18.00 waktu setempat. Perintah ini berlaku hingga ada instruksi selanjutnya.

Tak hanya itu, pemerintah Kongo juga telah melarang demonstrasi yang dilakukan pada 1 Desember 2018, dan didukung oleh sebagian besar pimpinan oposisi. Pemerintah juga akan membubarkan pertemuan yang dilakukan lebih dari lima orang.

2 dari 2 halaman

Aksi Demonstrasi oleh Pihak Oposisi

Sebenarnya, ajakan dari para oposisi untuk melakukan demonstrasi sudah mendapat tekanan dari pihak keamanan. Namun, para aktivis Katolik dilaporkan telah berhasil menyatukan seluruh kubu oposisi di Kongo untuk melakukan perlawanan.

Sekadar informasi, 40 persen penduduk Kongo merupakan penganut Katolik dan aksi ini secara tak langsung menaikkan pamor gereja di wilayah tersebut. Akan tetapi, gereja sendiri tak secara resmi mendukung demonstrasi tersebut.

Upaya untuk menggantikan Kabila sebenarnya pernah dilakukan. Akan tetapi, Kabila berhasil menekan sejumlah pimpinan oposisi dan mayoritas pendukung agar memungkinkannya tetap berkuasa hingga melampaui akhir masa jabatan.

Rencananya, pemilihan umum akan dilakukan pada akhir 2017. Namun, komisi pemilihan negara tersebut, merasa jangka waktu tersebut terlalu singkat dan mengundur jawal pemilihan hingga 23 Desember 2018.

Ini bukan kali pertama pemerintah meminta penutupan layanan internet dan SMS. Pada 2015, pemerintah juga melakukan hal serupa untuk mengatasi demonstrasi anti-pemerintah.

Tak hanya itu, pemerintah juga dilaporkan telah membatasi akses terhadap sejumlah media sosial tertentu di negara tersebut. Aksi ini memang wajar dilakukan pemerintah di wilayah Afrika dalam dua tahun terakhir.

(Dam/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: