133.000 Warga Papua Merindukan Jaringan Telekomunikasi

Oleh Iskandar pada 05 Sep 2016, 15:33 WIB
Diperbarui 05 Sep 2016, 15:33 WIB
BTS
Perbesar
BTS di Wilayah Perbatasan (Dok: Telkomsel)

Liputan6.com, Jakarta - Lokasi Kabupaten Pegunungan Bintang yang berada di jajaran Pegunungan Jayawijaya, menjadikan kawasan tersebut memiliki keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal, pembangunan infrastruktur di area tersebut sangat penting. Ini mengingat kondisi medan yang berat dan posisi strategisnya di bagian tengah Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

"Namun kendala infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang ini sedikit tertolong dengan keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator," Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang, Untung Eka Priya.

Melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2016), di Jakarta, Untung mengatakan bahwa setelah hadirnya sarana telekomunikasi di Kota Oksibil pada 2004, Kabupaten Pegunungan Bintang sudah mulai terbuka. Hubungan dengan dunia luar bahkan sudah dapat terjadi.

Sebelum adanya jaringan telekomunikasi, informasi harus disampaikan secara estafet dari kampung ke kampung. Setelah itu, penyebaran informasi tersebut ke distrik lainnya dengan menggunakan jaringan radio Single Side Band (SSB) yang dimiliki oleh TNI.

“Dengan keberadaan telekomunikasi, masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang sudah dapat menikmati layanan telekomunikasi sehingga mempermudah untuk dapat berhubungan dengan dunia luar,” terang Untung.

Namun hingga saat ini, infrastruktur telekomunikasi yang dibangun masih terbatas di beberapa kota, seperti Oksibil, Kiwirok, Batom, Iwur, Teraplu, dan Tinibil. Padahal, masih banyak kota-kota di Kabupaten Pegunungan Bintang yang membutuhkan jaringan telekomunikasi.

Terdapat 34 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain jumlahnya yang masih sedikit, kapasitas jaringan telekomunikasi yang dibangun pun terbilang sangat terbatas.

Untung menuturkan, kapasitas jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya untuk 120 handset saja.

"Jika melebih dari 120 handset, layanan Telkomsel akan terganggu," ujarnya.

Karena masih minimnya jaringan infrastruktur telekomunikasi yang memadai di wilayahnya, Untung menyesalkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di hadapan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.

"Mengenai siapa yang menyuruh Telkomsel membangun di daerah terpencil, pernyataan tersebut sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang," sesalnya.

Menkominfo dinilai tidak peka terhadap penderitaan masyarakat di daerah terpencil dan terisolir yang ada di seluruh pelosok Indonesia.

“Apakah masyarakat Papua ini bukan bagian dari NKRI? Berani tidak pak Menkominfo bicara begitu di depan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang? Jika berani, risikonya Papua akan lepas dari NKRI. Selama ini masyarakat Papua selalu teriak meminta untuk merdeka karena tidak adanya pemerataan pembangunan,” ujar Untung.

Ia menilai, komitmen membangun jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator di wilayahnya masih belum mencukupi. Tidak cukup hanya Telkomsel saja yang melayani. Operator lain pun diminta untuk ikut membangun di wilayahnya.

Untung pun memohon agar Menkominfo mau mendorong operator telekomunikasi yang lainnya untuk dapat mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan begitu, keterisolasian di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikurangi sehingga perekonomian masyarakat yang berjumlah 133 ribu jiwa itu juga bisa meningkat.

“Kami merindukan Indosat dan XL untuk ikut membangun jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebab telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Pegunungan Bintang, sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi,” harapnya.


Internet Setara Kebutuhan Pokok

Di era globalisasi, kebutuhan akan layanan telekomunikasi dan internet menjadi sangat vital. Bahkan layanan telekomunikasi dan internet sudah bisa disetarakan dengan kebutuhan pokok.

Namun sangat disayangkan, kebutuhan yang vital tersebut belum banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia di kepulauan terpencil dan daerah perbatasan.

Salah satu daerah terpencil yang belum lama ini bisa menikmati layanan telekomunikasi adalah masyarakat di Kepulauan Talaud.

Max Lua, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Talaud mengatakan, pasca-layanan seluler masuk ke Talaud pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat signifikan.

"Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan perekonomian Talaud yang tumbuh 600 persen pasca-infrastruktur seluler hadir di Talaud. Masyarakat kami sangat terbantu perekonomiannya. Apalagi geografi Kabupaten Talaud merupakan kepulauan," papar Max.

Sebagai contoh, dahulu untuk memesan barang yang dibutuhkan, masyarakat harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Namun dengan adanya sarana telekomunikasi, masyarakat di Kabupaten Talaud tinggal menelepon supplier yang ada. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi supplier tersebut.
BTS mobile Telkomsel (biasa disebut Mobile COMBAT) sebagai pendukung jaringan seluler di Alor, Nusa Tenggara Timur. Liputan6.com/Corry Anestia
"Sekarang masyarakat tinggal telepon, nanti barang diantar bersamaan dengan jadwal kapal yang akan berangkat. Ini meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat di Talaud," ujar Max.

Selain membantu perekonomian masyarakat Talaut, Adolf Binilang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud mengatakan, sarana telekomunikasi juga dijadikan sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Letak geografi Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, membuat telekomunikasi memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan.

Adolf menjelaskan, dengan layanan telekomunikasi saat ini masyarakat dapat memberikan laporan secara langsung ketika terjadi tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

"Apalagi dengan adanya isu teroris dari Abu Sayyaf yang saat ini lagi gencar. Sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pulau Marampit dan pulau Karatung untuk penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau bicara mengenai kedaulatan negara, jangan bicara benefit yang didapat dari Talaud," papar Adolf.


Membutuhkan Tambahan Layanan Telekomunikasi


Membutuhkan Tambahan Layanan Telekomunikasi

Melihat penting dan strategisnya layanan telekomunikasi, Adolf meminta agar operator mau menambah kapasitas dan cakupannya di Kabupaten Talaud. Selain itu, Adolf juga meminta agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Talaud tidak hanya dilakukan oleh satu operator semata.

"Masyarakat Talaud juga bagian dari NKRI, oleh karena itu kita meminta agar operator lain yang ada di Jawa juga mau membangun sarana telekomunikasi di Talaud. Permintaan itu telah kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya agar pembangunan di Talaud sama dengan di Jawa," pinta Adolf.

Permintaan agar operator telekomunikasi lainnya masuk ke Talaud sudah direspons oleh pemerintah pusat. Namun Adolf menjelaskan, hingga saat ini belum ada lagi operator yang mau masuk ke Talaud.
Ilustrasi BTS (guardian.ng)
Saat ini kebutuhan telekomunikasi dan internet di Kabupaten Talaud sangat tinggi. Bahkan ada beberapa daerah yang masih belum bisa terlayani.

Adolf mengatakan, saat ini masyarakat yang belum menikmati layanan telekomunikasi mendesak kepada Pemda agar operator mau membangun jaringan di daerah yang masih blank spot.

"Masyarakat yang masih berada di daerah blank spot, terpaksa naik pohon untuk bisa mendapatkan sinyal. Selain masih banyak blank spot di Talaut, daerah yang sudah dilayani saat ini pun kapasitas juga sudah tidak mencukupi lagi," ujarnya.

Ia pun menegaskan, masyarakat Talaud sangat membutuhkan tambahan layanan telekomunikasi. Terlebih lagi dalam menjalankan sistem pemerintahan yang mengarah ke e-government. "Semuanya butuh menggunakan layanan internet," tegas Adolf.

(Isk/Cas)

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya