Sukses

Ini Alasan ICMI Desak Pemerintah Blokir YouTube dan Google

ICMI berdalih, YouTube dan Google diduga menyebarkan konten kekerasan dan pornografi kepada pengguna internet Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Siapa yang tidak kenal YouTube dan Google? Kedua layanan internet ini sudah digunakan banyak pengguna internet di Indonesia, bahkan dari berbagai kalangan.

Secara mengejutkan, kedua situs ini didesak oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk segera diblokir oleh pemerintah karena diduga menyebarkan konten pornografi.

"Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol. Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia jika mereka tak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah," ungkap Jafar Hafsah, Sekjen ICMI dari keterangan yang Tekno Liputan6.com terima pada Rabu (8/6/2016).

Menurut Jafar, jika YouTube dan Google menolak untuk mengontrol situs mereka, situs tersebut layak untuk di blokir. Jutaan konten pornografi dan kekerasan ada di situs tersebut.

Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar YouTube dan Google.

Namun yang memprihatinkan, konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama dan sosial politik.

"Teknologi informasi semakin maju di Indonesia, tapi kita tidak mengantisipasi secara serius dampak negatif dari kemajuan teknologi itu, dari sosial, masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang mungkin ditimbulkan," jelas Jafar.

"Negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada peraturan dan per undang-undangan yang tegas untuk mengatur permasalahan tersebut. Begitu pula sosialisasi dan pengawasan tegas pada industri dunia maya," tambahnya.

Ia malah menyarankan, Indonesia seharusnya memiliki mesin pencari dan media sosial buatan anak lokal sendiri. "Saya yakin, inovator Indonesia mampu membuat mesin pencari seperti Google dan YouTube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan Pemerintah," Tutupnya.

(Jek/Cas)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini