Berita Syafruddin Arsyad Tumenggung Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

JK meminta publik menghormati sistem hukum, serta proses itu sama-sama dijalani.

Cek Harga Emas Pegadaian Hari Ini 19 April 2024, Antam Sentuh Rp 1.369.000
7 Potret Kelakuan Masyarakat Dubai Ketika Banjir, Orang Kaya Memang Beda
Telah dibaca 0 kali
Sejumlah Penerbangan Iran Ditangguhkan Imbas Ledakan Dekat Bandara yang Disebut Serangan Israel
Telah dibaca 0 kali
Angka Kecelakaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Turun 8%
Telah dibaca 0 kali
Saham Emiten Prajogo Pangestu BREN Masuk Radar Bursa
Telah dibaca 0 kali
Kejagung Sita Lagi 2 Mobil Harvey Moeis, Jet Pribadi Masuk Radar Penyidik
Telah dibaca 0 kali
Top 3: Zodiak yang Jago Sembunyikan Red Flag Saat Kesan Pertama
Telah dibaca 0 kali
Kemenhub Buka 18.017 Formasi untuk Seleksi CPNS 2024, Ada Penempatan di IKN
Telah dibaca 0 kali
Kontes Kecantikan Miss AI Digelar, Hadiahnya Menggiurkan!
Telah dibaca 0 kali
Memberi Salam Hanya kepada Orang-Orang Tertentu Merupakan Tanda Kiamat, Ini Hadisnya
Telah dibaca 0 kali
Nikita Mirzani Diduga Sindir Rizky Irmansyah: Kupikir Bijaksana, Setelah Dijalani Kok Sakit Banget
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kebakaran di Mampang Prapatan, 7 Tewas Terbakar dalam Ruangan
Telah dibaca 0 kali
WSBP Suplai 9 Ribu Lembar Concrete Slab dari Precast Plant Prambon Jatim untuk Proyek Pertamina Hulu Sanga Sangayang
Telah dibaca 0 kali
Fokus Pagi : Truk Tanpa Sopir Melaju Tak Terkendali di Ruas Tol Semarang-Batang
Telah dibaca 0 kali
120 Kata-kata Penuh Makna Kehidupan, Penguat Untuk Meraih Mimpi
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

dddd

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang didampinggi Juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang memberi keteragan terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK akan tetap melanjutan proses terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang merugikan negara 4,58 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang didampinggi Juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung melambaikan tangan saat memasuki Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung (MA) memvonis lepas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung usai mengunjungi Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung dihukum terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ahmad Yani Pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung menyapa awak media saat memasuki Rutan Kelas I Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung (MA) memvonis lepas mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung yang sebelumnya dihukum 15 tahun. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Terdakwa dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/8). Sidang mendengar keterangan dua saksi ahli. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/8). Sidang mendengar keterangan dua saksi ahli. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa penerbitan SKL terhadap obligor BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap mendengar keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/6). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menaiki tangga menuju ruang periksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian SKL pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat kofrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). KPK menjerat Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Para aktivis memasang sebuah spanduk di dekat gedung KPK saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jakarta, Selasa (9/12/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah usai memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). Setelah Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan beberapa tempat di Nganjuk dan Jombang. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat kofrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). KPK menjerat Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung mencabut gugatan praperadilan dengan alasan akan melakukan perbaikan pada permohonan gugatannya di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Suasana sidang praperadilan tersangka dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung mencabut gugatan praperadilan dengan alasan akan melakukan perbaikan pada permohonan gugatannya di PN Jaksel, Jakarta, Senin (15/5). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)