Berita Sidang Paripurna DPD Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Rencana pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 ini telah disepakati para anggota DPD RI pada sidang paripurna yang digelar di Gedung V Nu...

01:03
News
Sidang DPD RI Pimpinan Oesman Sapta Ricuh Lagi

02:22
VIDEO: Viral! Video Anak Berusia Tujuh Tahun Bertunangan, BKKBN Tanggapi Perihal Ini
Janjian Hangout Bareng Bestie Pakai Promo BRI di Janji Jiwa
Telah dibaca 0 kali
Polda Jatim Ringkus Dua Pelaku Penggelapan Kontrak Fiktif, Rugikan Korban Rp 11 Miliar
Telah dibaca 0 kali
Kenali 6 Tanda Rumah Ada Gangguan Jin, Jangan Diabaikan
Telah dibaca 0 kali
Posko Nasional RAFI 2024 Sektor ESDM Resmi Ditutup, Seluruh Subsektor dalam Kondisi Aman dan Baik
Telah dibaca 0 kali
Rupiah Melemah, Harga Tempe hingga Obat Makin Mahal
Telah dibaca 0 kali
Menkominfo Ungkap Tiga Langkah Satgas Berantas Judi Online
Telah dibaca 0 kali
Polisi Masih Tunggu Hasil Labfor, Cari Penyebab Kematian Wanita Diduga Tuna Susila di Kepulauan Seribu
Telah dibaca 0 kali
Dari Fosil ke Biomassa, Dosen Unpad: Solusi Penunjang Ketahanan Energi
Telah dibaca 0 kali
Drama Lee Je Hoon, Chief Detective 1958 Langsung Tembus Rating 2 Digit di Episode Pertama
Telah dibaca 0 kali
Flek Hamil Muda Seperti Apa? Kenali Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Demo Kawal Putusan MK Ricuh, Dua Kelompok Massa Bentrok saat Unjuk Rasa
Telah dibaca 7 kali
Penutupan Bandara Sam Ratulangi Manado Diperpanjang hingga 21 April 2024
Telah dibaca 0 kali
Jemaah Haji Indonesia Diberangkatkan ke Arab Saudi Mulai 12 Mei 2024
Telah dibaca 0 kali
Nonton Duel Chef Arnold vs Codeblu Meriahkan HSS Series 5 Jakarta, Minggu 21 April 2024 di Vidio
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) menyepakati penguatan sistem bernegara, dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. (Foto: Istimewa).

Sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/7/2023). (Ist)

Suasana sidang paripurna di DPD, Rabu (18/9/2019). (Merdeka.com/Sania Mashabi)

Suasana sidang paripurna di DPD, Rabu (18/9/2019). (Merdeka.com/Sania Mashabi)

Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Disahkan di Paripurna DPD RI

Sejumlah anggota DPD RI yang merasa tak didengar interupsinya membentangkan poster bertuliskan, 'Tolak Pimpinan Ilegal'.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersama dua orang Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menutup rapat Paripurna usai pelantikan Pimpinan DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan konsolidasi dengan partai-partai pendukung pasangan Ahok-Djarot di Jakarta, Selasa (7/3). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4). Sidang pembacaan putusan MA soal pergantian pimpinan DPD diwarnai hujan interupsi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4). Sidang pembacaan putusan MA soal pergantian pimpinan DPD diwarnai hujan interupsi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota DPD dari Sulawesi Utara, Benny Ramdani mengikuti Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4). Hujan interupsi mewarnai perdebatan terkait pembahasan agenda rapat paripurna DPD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Seorang anggota DPD RI mengangkat tangan disela Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4). Sidang pembacaan putusan MA soal pergantian pimpinan DPD diwarnai hujan interupsi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sejumlah anggota DPD menolak Farouk Mohammad dan GKR Hemas duduk sebagai pimpinan rapat DPD. Sementara kotak nyablak tampung aspirasi warga.

Suasana pemilihan suara Ketua DPD RI saat rapat Paripurna DPD luar biasa di Nusantara V Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10). Mohammad Saleh terpilih dengan suara terbanyak 61 suara.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua BK DPD AM Fatwa membacakan surat resmi pemberhentian Irman Gusman saat sidang paripurna luar biasa, Jakarta, Selasa (20/9). Irman ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jaksel, Sabtu (17/9) dini hari. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ketua BK DPD AM Fatwa membacakan surat resmi pemberhentian Irman Gusman saat sidang paripurna luar biasa, Jakarta, Selasa (20/9). Irman ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jaksel, Sabtu (17/9) dini hari. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Suasana sidang paripurna luar biasa terkait kasus Irman Gusman di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9). Irman Gusma diduga menjanjikan kuota gula impor kepada pengusaha. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas saat Sidang Paripurna DPD, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Sidang tersebut membahas penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Irman Gusman diinterupsi anggota DPD yang menolak dirinya memimpin sidang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Irman Gusman diinterupsi anggota DPD yang menolak dirinya memimpin sidang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

DPD menerima penyerahan laporan pemeriksaan BPK Semester II tahun 2016 Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4/2016). Irman Gusman diinterupsi anggota DPD yang menolak dirinya memimpin sidang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pembukaan Sidang Paripurna DPD berlangsung ricuh. Sementara itu, kisruh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belumlah tuntas.

Ketua DPD Irman Gusman saat meninggalkan Sidang Paripurna DPD, Jakarta, Kamis (17/3/2016). Irman menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan yang hanya 2,5 tahun tidak sesuai dengan UU MD3. Dia pun menolak melaksanakannya. (Liputan6.com/Johan Tallo)