Berita Revisi UU Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, belum ada kegentingan untuk mengubah pemilihan kepala daerah dalam undang-undang.

4
Foto
Tolak Keras Revisi UU KPK, Band Punk Ramaikan Gedung KPK

Kejagung Periksa Sub Koordinator Pemasaran ESDM Terkait Korupsi Timah
Gus Fawait: Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024 Adalah Kemenangan Bersama
Telah dibaca 0 kali
Harga Emas Antam Hari Ini 25 April 2023 Turun Tipis, Cek Daftarnya di Sini
Telah dibaca 0 kali
Harga Kripto Hari Ini 25 April 2024: Bitcoin dkk Lanjutkan Pelemahan
Telah dibaca 0 kali
Begini Cara Memahami Kepribadian hingga Pola Pikir Generasi Z
Telah dibaca 0 kali
Mantan Striker Manchester United Bersiap Menjadi Manajer Klub Belanda Ini
Telah dibaca 0 kali
Rusia Veto Rancangan Resolusi PBB soal Larangan Senjata Nuklir di Angkasa Luar, Ini Alasannya
Telah dibaca 0 kali
Sempat Dua Kali Tertinggal, Setan Merah Bukukan Kemenangan Penting atas Sheffield United
Telah dibaca 0 kali
6 Transformasi Esa Sigit 'Heart Series' Bikin Pangling, Kini Berambut Gondrong
Telah dibaca 0 kali
Maxime Bouttier Perankan Liam di Serial The Perfect Strangers, Tokoh Ini Berbanding Terbalik dengan Sifat Aslinya
Telah dibaca 0 kali
Pesawat Tujuan Korea Selatan Mendarat Darurat di Kazakhstan Gara-Gara Penumpang Mengumpat Sepanjang Penerbangan
Telah dibaca 0 kali
5 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir pada Kamis Pagi, Ini Penyebabnya
Telah dibaca 7 kali
Harga Minyak Mentah Turun 2% usai Persediaan BBM AS Naik
Telah dibaca 0 kali
Malaikat Digambarkan Memiliki Dua Sayap Besar, Benarkah?
Telah dibaca 14 kali
60 Kata-kata Sad Jawa dan Artinya, Ungkapan Keresahan Hati
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di ruang fraksi PDIP. (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com).

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 soal Cipta Kerja untuk direvisi usai elemen buruh menggugat.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat menjadi keynote speech, Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, 'Revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan Melalui Pendekatan Omnibus Law' di Bandung, Jawa Barat (9/3).

Ilustrasi Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi bank (Sumber: Istockphoto)

Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah mengetuk palu dalam sidang paripurna ke-9 Masa Persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna DPR menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kewenangan KPK disebut makin terbatas dengan adanya revisi UU yang diusulkan DPR.

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap, kajian mendalam itu dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain.

Lima Organisasi Kedokteran mendatangi Badan Legislatif DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait Revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

(Liputan6.com)

Band Punk Marjinal menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2). Mereka mengadakan konser kecil untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Band Punk Marjinal beraksi didepan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2). Vokalis Marjinal Mike menilai, revisi undang-undang tersebut lebih banyak membawa keburukan dan membuka jalan bagi para koruptor selamat dari jerat hukum. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Vokalis Marjinal Mike (kanan) beraksi didepan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2). "Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi," dendang Mike saat menyanyikan lagu Hukum Rimba di Gedung KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Setya Novanto (Antara)

Di sisi sebelah kiri banyak kursi anggota dewan yang kosong (Liputan6.com/Johan Tallo).