Berita Revisi KUHP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim pihaknya bersama Parlemen sudah mengakomodir seluruh elemen masyarakat yang menilai revisi RKU...

4
Foto
Bahas Revisi KUHP, Pimpinan KPK Rapat dengan Komisi III DPR

Menanti Sikap PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Oposisi atau Bergabung
6 Potret Kedekatan Bilqis Anak Ayu Ting Ting dan Adik Sepupunya, Kakak Siaga
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Dituduh "Cepu", Pria di Palembang Dikeroyok Warga
Telah dibaca 0 kali
Selain Amankan Scudetto ke-20, Inter Milan Juga Goreskan Rekor Ini usai Bungkam AC Milan
Telah dibaca 0 kali
Gaya Santuy Cak Imin Bercermin Saat Hakim MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024 Jadi Sorotan
Telah dibaca 0 kali
19 UMKM Ekspor Perdana ke Kanada, Ada 3.300 Produk Handicraft dan Kriya
Telah dibaca 0 kali
Ragam Hoaks Foto Sampul Majalah Terkemuka, Simak Daftarnya
Telah dibaca 0 kali
Soegi Bornean Ditinggal Bagas Prasetyo dan Fanny Soegiarto, Umumkan Formasi Baru dengan Dua Personel Anyar
Telah dibaca 0 kali
Fokus : Banjir Bandang dari Lereng Gunung Sumbing dan Sindoro Akibatkan Rumah Warga Rusak
Telah dibaca 0 kali
80 Kata-kata Kepercayaan dan Kesetiaan, Penuh Makna Baik Kehidupan
Telah dibaca 0 kali
Tengok Nih, Pilihan Altcoin yang Bisa Dikoleksi Pasca Halving Bitcoin
Telah dibaca 0 kali
5 Tanggapan Anies Baswedan Usai Putusan MK Tolak Gugatan Terkait Sengketa Pilpres 2024
Telah dibaca 0 kali
Keren, Valentino Rossi Balap Mobil Pakai Bahan Bakar Pertamax Turbo
Telah dibaca 0 kali
Profil dan Fakta Menarik Armand Wahyudi Hartono, Anak Orang Terkaya di Indonesia hingga Pernah Cuan Miliaran Rupiah dari Dividen Saham
Telah dibaca 0 kali
Ketum PAN Sebut Pembahasan Koalisi Prabowo-Gibran Akan Dibicarakan Secepatnya
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Banner Infografis Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui. (Liputan6.com/Trieyasni)

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) saat menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada awak media usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta, Rabu (6/2). Fadli Zon dan Fahri mempertanyakan rencana pemindahan Ahmad Dhani ke Surabaya. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Banner Infografis Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP. (Liputan6.com/Triyasni)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Aksi mahasiswa di depan gedung DPR menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP, Senin (23/9/2019). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Masyarakat dari "Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP" melakukan demontrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/2). Mereka menolak RUU KUHP karena dianggap tidak demokratis. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Masyarakat dari "Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP" melakukan demontrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/2). Mereka menolak RUU KUHP karena dianggap tidak demokratis. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Keinginan Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk bangsa sendiri segera terwujud setelah penantian panjang lebih dari setengah abad. Namun rencana pengesahan revisi KUHP atau RKUHP menuai polemik.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo usai memberikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3. (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustraasi foto Liputan 6

Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Mahasiswa mewarnai aksinya dengan menyanyikan yel-yel yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Ayam menjadi salah satu unggas favorit untuk diternakan. Pasalnya Anda tak perlu modal besar untuk memulai dan relatif mudah perawatannya. (Image: Pixabay)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya, para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang menunjukkan dukungan kepada KPK. (Liputan6.com/JohanTallo)

1
2
3
4