Berita Penghapusan Kekerasan Seksual Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gabungan organisasi itu pun menyerukan kepada DPR untuk mengembalikan RUU PKS seperti tujuan awal, yakni melindungi korban kekerasan seksual...

Tatapan Titiek Soeharto ke Prabowo Subianto Usai Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih Disorot Warganet
VIDEO: Momen Hangat Pertemuan Prabowo dan Titiek Soeharto Usai Penetapan KPU
Telah dibaca 0 kali
NasDem Gabung ke Pemerintahan Prabowo, Golkar Tidak Khawatir Jatah Kursi Menteri Berkurang
Telah dibaca 0 kali
Gara-gara Rupiah, Tugas Impor Beras dan Jagung Bulog Jadi Lebih Berat
Telah dibaca 0 kali
Naskah Khutbah Jumat 2024 Singkat: Menggapai Ridha Allah dengan Berbakti kepada Orang Tua
Telah dibaca 0 kali
Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Terharu Dengar Tangisan Pertama Anak Ketiganya
Telah dibaca 0 kali
Itama Ranoraya Absen Tebar Dividen 2023
Telah dibaca 0 kali
90 Kata-Kata Rayuan Gombal yang Bikin Gebetan Luluh, Romantis Tapi Lucu
Telah dibaca 0 kali
PLN Pulihkan Pasokan Listrik di Pulau Tagulandang Usai Erupsi Gunung Ruang
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: PTUN Siap Sidangkan Gugatan PDI Perjuangan ke KPU
Telah dibaca 0 kali
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Telah dibaca 0 kali
Profil Jeam Kelly Sroyer, Striker Timnas U-23 yang Viral Usai Dikeplak Shin Tae-yong
Telah dibaca 0 kali
Ditemukan Metode Ramah Lingkungan Mewarnai Pakaian Jadi Biru Denim, Begini Caranya
Telah dibaca 0 kali
3 Pernyataan Jokowi Usai KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029
Telah dibaca 0 kali
7 Potret Syifa Hadju dan Rizky Nazar Diduga Putus, Orang Ketiga Jadi Sorotan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Masa yang tergabung dalam "Gerak Perempuan" melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam aksinya mereka menuntut menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya. (Ist)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/7/2021). (Ist)

Banner Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan di Sulut menyatakan dukungan untuk pengesahan RUU PKS.

Massa Kolaborasi Nasional mengenakan masker saat mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang mayoritas kaum hawa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa kompak membawa poster bernada dukungan agar DPR segera mengerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Liputan6.com/JohanTallo)

Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada periode 2014-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menggelar aksi menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan membawa spanduk berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri saat menggelar aksi di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut menolak disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah dibahas oleh DPR RI. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis Aliansi Cerahkan Negeri menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Dalam aksinya, para aktivis melakban mulut sebagi simbol dibungkamnya suara mereka. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Aktivis menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di area car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi itu menolak disahkannya RUU PKS yang tengah dibahas oleh DPR karena dinilai tidak berazaskan agama. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Anggota DPR Fraksi PDIP Nazaruddin Kiemas bersama Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Sadar Restuwati saat memberikan keterangan pers terkait sistem transportasi berbasis online di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Maraknya kasus perundungan, terutama cyber bullying, membuat Menteri Khofifah angkat bicara.