Berita Pansus DPR Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Doli menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan RUU IKN hanya berisi peraturan inti.

5
Foto
FOTO: MK Jelaskan Alasan KPK Bisa Jadi Sasaran Hak Angket DPR

Kebakaran Hebat Ruko Mampang Diduga Akibat Ledakan Kompresor, 7 Orang Meninggal
6 Potret Rosa Meldianti Momong Anak Pertama Usai Lahiran, Cucu Dewi Perssik
Telah dibaca 0 kali
Hukum Menjalankan Rukun Umrah dengan Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia
Telah dibaca 0 kali
Pembangunan Tol Palembang-Betung Ditarget Kelar 2025
Telah dibaca 0 kali
Gunung Ruang Belum Kondusif, Penutupan Bandara Sam Ratulangi Diperpanjang
Telah dibaca 0 kali
Resensi Novel Kata by Rintik Sedu, Melepaskan Diri dari Masa Lalu
Telah dibaca 0 kali
Marseille Sikat Benfica Lewat Adu Penalti di Liga Europa
Telah dibaca 0 kali
Jembatan Penghubung Antardesa di Lumajang Putus Diterjang Lahar Dingin Gunung Semeru
Telah dibaca 0 kali
Bank Daerah Dijadikan Bahan Hoaks Undian Berhadiah, Simak Daftarnya
Telah dibaca 0 kali
Banjir Bandang di Dubai, Muazin Ubah Seruan Azan untuk Salat di Rumah
Telah dibaca 0 kali
Emulator Delta Resmi Hadir di App Store, Main Game Nintendo di iPhone dan iPad Tanpa Jailbreak
Telah dibaca 0 kali
3 Makanan Khas Jepara Favorit RA Kartini
Telah dibaca 0 kali
Remaja Hobi Makan Junk Food, Studi Ungkap Dampaknya pada Kesehatan Otak
Telah dibaca 0 kali
31 Quotes Jawa Lucu Romantis Bikin Baper yang Anti Mainstream
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kebakaran Toko di Mampang Prapatan: Lima Orang Dilarikan ke RS, Tujuh Lainnya Terjebak
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Fahri Hamzah (dua kanan), dan Agus Hermanto (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Senin (3/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo (kiri) dan Jubir MK Fajar Laksono (kanan) menjelaskan angket KPK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2). MK menyatakan, KPK lembaga negara yang bukan termasuk ranah kekuasaan kehakiman. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo (kiri) dan Jubir MK Fajar Laksono (kanan) menjelaskan angket KPK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2). Menurut MK, KPK diberi tugas, kewenangan, dan fungsi berkaitan kekuasaan kehakiman. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Juru Bicara MK Fajar Laksono (kanan) saat menjelaskan angket KPK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan KPK dapat menjadi objek angket DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016). (Liputan6./com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

RJ Lino bersikeras pendapatan Pelindo II masuk ke kas Pelindo tidak masuk ke kas negara kendati Pelindo II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (11/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Edhy Prabowo dari Gerindra saat menghadiri rapat konsolidasi di ruang fraksi Partai Golkar di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/3/2015). KMP sepakat menggulirkan hak angket untuk Menkumham Yasonna Laoly. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Siti Zuhro (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Teguh Juwarno

Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak memberi keterangan kepada wartawan mengenai penindakan terhadap calon pemimpin KPK di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/9). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti (Liputan6.com/Yoppy Renato)