Berita Melchias Markus Mekeng Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyebut wajar bila pejabat memperoleh uang haram dalam jumlah keci...

00:52
News
VIDEO: Anggota DPR Melchias Mekeng Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 24 April 2024
Pertahankan Mobil Dibegal, Pria di Bogor Terseret hingga Sejauh 150 Meter
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Apa Itu Kanker Stadium 4 dan Jenis-Jenisnya
Telah dibaca 0 kali
Guyonan Gus Baha, saat Kiai Madura Ngamuk kepada Santri Polos
Telah dibaca 0 kali
Link Live Streaming Liga Inggris Arsenal vs Chelsea, Sebentar Lagi Tayang di Vidio
Telah dibaca 14 kali
Selebgram Chandrika Chika dan 5 Orang Muda Mudi Ditetapkan Tersangka Narkoba
Telah dibaca 56 kali
Tradisi Dou Sandik, Nyanyian Pujian Masyarakat Biak Numfor
Telah dibaca 56 kali
6 Hewan yang Dapat Memprediksi Gempa Bumi
Telah dibaca 49 kali
Kisah Pasutri yang Berangkat Haji karena Karomah Mbah Kholil Bangkalan
Telah dibaca 56 kali
Kembali Tampil di Jakarta, Incubus Bernostalgia Bareng Penggemarnya
Telah dibaca 0 kali
Di Hannover Messe 2024, Dirut Pertamina Tegaskan Target 25% Pemimpin Perempuan di Sektor Energi
Telah dibaca 28 kali
Catat, Kapan Manchester United Bakal Pecat Erik ten Hag?
Telah dibaca 70 kali
Mengenal Tradisi Mekare-kare Masyarakat Bali
Telah dibaca 63 kali
HEADLINE: Usai Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024, Siapa Jadi Oposisi?
Telah dibaca 77 kali
Jadi Daerah Potensi Banyak Bencana, Risma Bakal Pasang Alarm Tanda Bahaya di Gunung Semeru
Telah dibaca 56 kali

Advertisement

Advertisement

Anggota DPR Melchias Mekeng Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Politikus Partai Golkar Melchias Mekeng (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Istimewa)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua Penyelenggara Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng (kanan) bersama jajaran panitia memberi keterangan saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Semua ketua umum partai politik akan diundang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng menunggu panggilan saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto, saat tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Liputan6.com/Aditya Prakasa)

Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9). Ketua Fraksi Golkar di DPR itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Anggota DPR, Melchias Marcus Mekeng (kedua kiri) meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/8). Usai diperiksa sebagai saksi TPK pengadaan paket penerapan KTP elektronik, Melchias Marcus Mekeng tidak berkomentar apapun. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota DPR, Melchias Marcus Mekeng (tengah) meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/8). Usai diperiksa sebagai saksi TPK pengadaan paket penerapan KTP elektronik, Melchias Marcus Mekeng tidak memberi komentar apapun. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi XI DPR RI melakukan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bagus hampir menyamai pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yaitu sebesar 5,18%.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sidang perdana kasus e-KTP. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)