Berita Korupsi Gubernur Sultra Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Selain dituntut 18 tahun penjara, jaksa KPK meminta hakim mencabut hak politik Nur Alam.

Naik 20 Juta, Threads Kini Kantongi Lebih dari 150 Juta Pengguna Bulanan
Pendapatan Negara Turun, Surplus APBN Indonesia Masih Lanjut?
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Berita Bola: Debut di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia Singkirkan Korea Selatan di Perempat Final
Telah dibaca 0 kali
Polda Sulut Gagalkan Pengiriman 10 Kilogram Emas Batangan ke Surabaya
Telah dibaca 0 kali
8 Potret Rumah Bebi Romeo dan Meisya Siregar, Lunasi KPR di Usia 45 Tahun
Telah dibaca 0 kali
Turis, Waspadai Karhutla Saat Liburan ke Chiang Rai Thailand
Telah dibaca 0 kali
Zaskia Adya Mecca Mulas Nonton Timnas Indonesia Versus Korsel di Piala Asia U23, Banyak Doa dan Zikir
Telah dibaca 0 kali
Eri Cahyadi-Bayu Airlangga Dapat 51 Persen Suara dalam Simulasi Pilkada Surabaya Versi ARCI
Telah dibaca 0 kali
70 Quotes Harry Potter yang Diambil dari Novel, Inspirasi Kehidupan, Cinta, dan Kehilangan
Telah dibaca 7 kali
Direksi Bumi Resources Minerals Dirombak, Ini Sosok yang Duduki Direktur Utama
Telah dibaca 14 kali
Indonesia Tengah Alami Inflasi Jabatan, Ini Penjelasannya
Telah dibaca 14 kali
Usai Mancing, Ini 7 Potret Prilly Latuconsina Perdana Jadi Anak Lari
Telah dibaca 28 kali
6 Potret Kedekatan Syifa Hadju dan Kakak Rizky Nazar di Berbagai Momen, Bak Bestie
Telah dibaca 14 kali
Galaxy AI di HP Samsung Kini Dukung Bahasa Indonesia, Cek Cara Aktivasinya
Telah dibaca 14 kali
Fakta-Fakta Jumlah Malaikat Sebenarnya, dalam Al-Qur'an dan Hadis
Telah dibaca 14 kali

Advertisement

Advertisement

Terdakwa dugaan suap perizinan tambang nikel di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara, Nur Alam jelang mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/3). Nur Alam dituntut hukuman 18 tahuin penjara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ilustrasi KPK

Ilustrasi (Istimewa)

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (11/2). RDP tersebut meminta pendapat penjelasan terkait dengan legislasi dan pengawasan. (Liputan6.com/Johan Tallo)