Berita cipta kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu mengikuti standar aturan 38 negara anggota Organizatio...

Jadi Idola Teman Kampus, Foto Kapten Timnas U-23 Rizky Ridho Dipajang di Sudut Kampus UM Surabaya
3 Resep Praktis Siomay, Jajanan Pinggir Jalan Terbaik Dunia Versi TasteAtlas 2024
Telah dibaca 0 kali
5 Tips Beli Emas yang Harus Anda Ketahui
Telah dibaca 0 kali
Bank Jago Raup Laba Rp 22 Miliar pada Kuartal I 2024
Telah dibaca 0 kali
Investor Institusional Kanada Makin Gandrungi Kripto
Telah dibaca 0 kali
120 Caption Semangat Kerja, Bisa jadi Motivasi Mencapai Kesuksesan
Telah dibaca 0 kali
Pantai Tomang Omang, Permata Tersembunyi di Lombok yang Wajib Dikunjungi
Telah dibaca 0 kali
6 Langkah Punya Glass Skin ala Wanita Korea, Bikin Wajah Bercahaya nan Sehat
Telah dibaca 0 kali
Vietnam Gagal Susul Indonesia ke Semifinal Piala Asia U-23 2024
Telah dibaca 0 kali
27 April 1961: Sierra Leone Raih Kemerdekaan dari Inggris
Telah dibaca 0 kali
Kenali 3 Warna yang Disukai dan Tak Disukai Rasulullah, Alasannya Begitu Mendalam
Telah dibaca 14 kali
Jadwal dan Hasil Piala Asia U-23 2024: Siapa Lolos ke Semifinal?
Telah dibaca 616 kali
Badan Geologi Beberkan Penyebab Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta
Telah dibaca 91 kali
Lansia Tewas dalam Insiden Kebakaran Toko Tabung Gas di Cinere Depok
Telah dibaca 91 kali
7 Fakta Menarik Sejarah Kelam Wabah Black Death
Telah dibaca 84 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2023, Senin (5/2/2024). (Dok Kemenko Perekonomian)

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam diskusi publik dengan tema “Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga” di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa).

Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo bersama sekjen partai koalisi mengikuti rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Dalam aksinya mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

ilustrasi Cek Fakta

Ratusan buruh dari FSMPI dan Perwakilan Daerah KSPI terlibat saling dorong dengan polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

DEMO SETAHUN JOKOWI MA’RUF AMIN: Massa berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi yang bertepatan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin itu meminta dikeluarkannya Perppu pencabutan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi (dok: Arief)

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal. (Istimewa)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jefri Nichol (Sumber: Instagram/auliaraflii)

(Foto: Twitter/ @Hasbil_Lbs)

Bendera Partai Buruh berkibar saat aksi demonstrasi kenaikan BBM di Palembang Sumsel (Dok. Pribadi Muhammad Arnold Habibullah Waworuntu / Nefri Inge)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (merdeka.com/Imam Buhori)

1
2
3
4
5
6
7
8
9