KPU dan Bawaslu Didorong Kerja Sama KPK dan PPATK Pelototi Dana Parpol

Liputan6.com, Malang - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong penyelenggara pemilu agar memperkuat pengawasan dana kampanye partai politik. Penguatan itu bisa berupa tindaklanjut proses penegakan hukum bila ada temuan mencurigakan.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi dana kampanye.

“Kerja sama mencermati kebenaran laporan dana kampanye. PPATK kan bisa menelusuri aliran uang semua pihak,” kata Titi di sela diskusi Reformasi Keuangan Partai Politik di Indonesia, Malang, Senin, 19 September 2022.

Selama ini pengawasan terhadap dana kampanye hanya pada rekening resmi saja. Temuan Perludem, dana yang dipakai kampanye pemilu justru berasal dari rekening lain. Kerja sama penyelenggara pemilu dengan PPATK dan KPK diharapkan bisa menekan dana illegal itu.

“Termasuk memperketat pengawasan aliran dana baik itu penerimaan maupun pengeluarannya. Ini salah satu cara kita menekan perilaku koruptif peserta pemilu dan para calon terpilih,” ujar Titi.

Perludem menilai kerja sama yang sudah dijalin antara penyelenggara pemilu dengan PPATK belum optimal. Karena tidak ada tindak lanjut terhadap temuan atau indikasi adanya dana mencurigakan selama masa kampanye.

“Seharusnya temuan dana mencurigakan itu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Selama ini kan belum optimal,” ucapnya.