6 Terdakwah Korupsi DHL Situbondo Mulai Jalani Persidangan Perdana

Liputan6.com, Surabaya - Enam terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo mulai menjalani sidang perdana.

Agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) digelar di Ruang Sidang Candra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (30/8).

Dari enam orang terdakwa korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen UPL dan UKL ini, terdakwa Usman sebagai pengguna anggaran (kepala dinas) menjalani sidang pertama kali, dan disusul oleh lima terdakwa lainnya.

Dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, I Nyoman Wasita Triantara dan Cahya Sankara Udiana, terdakwa H. Usman didakwakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021.

"Terdakwa diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara," kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di ruang sidang, dilansir dari Antara.

Sementara itu, Pujiantoro Kuasa Hukum terdakwa H. Usman mengatakan telah mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Saya dan Pak Dondin Maryasa Adam sebagai kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi. Alhamdulillah Majelis Hakim mengabulkan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum," kata Pujiantoro.

Menurut ia, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, memberikan waktu satu minggu untuk menyampaikan eksepsi dakwaan jaksa penuntut umum.

"Jadi, nanti kami akan lihat secara seksama dakwaan JPU. Yang jelas dakwaannya seperti apa, dan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bagaimana. Ini kan berkaitan dengan kerugian keuangan negara," katanya.