Kejari Situbondo Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Dinas Lingkungan Hidup

Liputan6.com, Situbondo Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mengkungkap kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat sekitar Rp676 juta.

Sebelumnya, kejaksaan menyebutkan kerugian keunagan negara kasus dugaan korupsi tersebut sekitar Rp800 juta yang merupakan sangkaan penyidik. Namun Kejaksaan meralat kerugian keuangan negara berubah menjadi sekitar Rp676 juta berdasarkan hasil penghitungan inspektorat Kabupaten Situbondo.

“Kerugian keuangan negara sudah keluar dari penghitungan inspektorat. Penghitungan total loss karena memang pagu anggaran Rp867 juta. Dari pagu itu ada pajak sehingga setelah dikurangi pajak, nilai kerugian (Keuangan negara) menjadi kurang lebih Rp676 juta,” ujar Kepala Kejari Situbondo Nauli Rahim Siregar, Senin (25/7/2022).

Dari anggaran sebesar Rp676 juta itu, kata dia, dipergunakan untuk kegiatan pengadaan jasa konsultansi penyusunan dokumen UPL dan UKL. Oleh karena kegiatan UPL dan UKL terindikasi fiktif maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat disimpulkan menjadi total loss.

"Total loss itu artinya secara keseluruhan uang sebesar Rp676  juta  tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya  yang telah dianggarkan untuk pembuatan UPL dan UKL di Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Menurut Nauli Rahim, penyidik Kejaksaan Negeri melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka kasus dugaan korupsi DLH di Rumah Tahanan Kelas II B Situbondo selama 20 hari, terhitung sejak Rbu 20 Juli.

“Nantinya selama ditahan dalam rentan waktu tersebut kami akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan itu kami penuhi hak- hak para tersangka,”paparnya.