DPRD Minta Satpol PP Kota Malang Tak Asal Usir PKL

Liputan6.com, Malang - Situasi ekonomi perlahan mulai membaik pasca pandemi Covid-19. Tapi kondisi itu berbanding terbalik bagi pemilik kios dan warung di Kota Malang. Sebab mereka harus pindah tanpa syarat dari tempatnya mencari nafkah karena perintah Satpol PP setempat.

Satpol PP Kota Malang memerintahkan warung di sepanjang Jalan Gajahmada dan kawasan luar Stadion Gajayana pindah lokasi karena menyalahi aturan. Ada pedagang pilih pindah lokasi, ada pula yang tetap bertahan lalu membongkar lapaknya di bawah pengawasan Satpol PP.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan seharusnya pemkot tak hanya memaksa para pedagang agar pindah lokasi semata, tapi juga mencarikan solusi. Misalnya, direlokasi ke tempat lain agar perekonomian pedagang tetap berputar.

“Para PKL itu kan perlu lapangan kerja, apalagi pandemi baru saja usai. Kalau bisa direlokasi, dicarikan tempat pengganti,” kata Trio Agus.

Menurutnya, ada banyak lahan aset pemkot yang bisa dimanfaatkan bagi para pedagang itu agar mereka tetap bisa mencari penghasilan. Lokasinya bisa menyesuaikan tempat terdekat dengan penertiban PKL tersebut. Seperti di kawasan Taman Merjosari yang masih terdapat lahan kosong.

“Satu sisi kerapian kota tetap terjaga, tapi sisi lain juga mengakomodasi pedagang agar tetap bisa berjualan. Jadi tidak asal diusir saja,” ujar Trio.

Bila relokasi disiapkan, maka fungsi pembinaan bisa benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang. Tegas dalam menerapkan aturan sekaligus memberikan solusi yang akomodatif agar perekonomian masyarakat tetap berputar.