Membedah Konflik Agraria di Banyuwangi dalam Buku Kemelut Tanah Hutan

Oleh Hermawan Arifianto pada 01 Jul 2022, 23:03 WIB
Diperbarui 01 Jul 2022, 23:03 WIB
Peluncuran buku "Kemelut Tanah Hutan" gambaran konflik Agraria di Banyuwangi, (Istimewa).
Perbesar
Peluncuran buku "Kemelut Tanah Hutan" gambaran konflik Agraria di Banyuwangi, (Istimewa).

Liputan6.com, Banyuwangi Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (Arupa) meluncurkan buku berjudul "Kemelut Tanah Hutan" di Banyuwangi pada Kamis (30/6/2022).

Direktur Arupa Edi Suprapto menyatakan, buku ini menggambarkan bagaimana situasi konflik agraria yang ada di Banyuwangi. Pihaknya menyampaikan latar belakang sejarah dari situasi di Banyuwangi. Berkaitan dengan konflik sosial antara masyarakat dengan perhutani.

"Buku ini bisa dibilang dokumentasi proses kita pendampingan atau bekerja di Banyuwangi. Terutama dalam tiga tahun terakhir mendorong implementasi program dari pemerintah reforma agraria dan perhutanan sosial," kata Edi.

Edi menambahkan, pihaknya menemukan kasus di lapangan. Di mana beberapa desa berkonflik antara perhutani dan masyarakat berkaitan dengan status tanah garapan lahan pertanian, serta pemukiman masyarakat dengan kehutanan.

"Masyarakat menggarap di situ mengakui tanah itu sudah turun temurun, tapi di saat bersamaan negara dalam hal ini bidang kehutanan dan perhutani juga mengklaim sebagai kawasan hutan. Sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengoptimalkan tanah yang diklaim oleh mereka," ucap dia.

Setidaknya ada lima bab dalam buku 'Kemelut Tanah Hutan'. Edi sedikit menjelaskan beberapa bab yang ada di buku itu. Bab pertama menjelaskan tentang sejarah konflik bagaimana perjalanan penguasaan tanah di Banyuwangi, dari zaman kolonial sampai sekarang.

Bab dua, pro kontra terhadap kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial, serta bagaimana pihak di daerah itu menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Perhutani dan juga beberapa kelompok masyarakat pada awalnya menolak kebijakan itu, tapi beberapa kelompok masyarakat dan LSM itu mendukung," katanya.

 

 


Diskusi Konflik Agararia

Edi melanjutkan, di level lapangan perhutani menggalang kekuatan dari kelompok LMDH, untuk menolak implementasi perhutanan sosial.

"Sedangkan masyarakat yang menerima dan mau mendukung juga berproses. Benturan di lapangan ini yang coba kami gambarkan di buku ini, selama kami kerja di Banyuwangi selatan, tepatnya di Desa Kedungasri, Desa Sumberasri, dan beberapa desa lain di sana," sebutnya.

Masih kata Edi, tujuan peluncuran buku ini pihaknya ingin masyarakat Banyuwangi untuk mendiskusikan bersama konflik agraria terutama di sektor kehutanan.

"Kita juga ingin itu diangkat dan menjadi agenda pemerintah, agenda masyarakat juga untuk menyelesaikan. Serta melibatkan kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, untuk mencari jalan keluarnya.

Sedangkan yang bersifat teknis, Edi menyebut, buku ini bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. "Jika mau ke proses perhutanan sosial apa yang harus dilakukan, sudah diterakan di dalam buku ini," pungkasnya.

 

 

Infografis Gejala dan Pencegahan Covid-19 Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Gejala dan Pencegahan Covid-19 Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya