Penyegelan Robot Trading yang Diduga Melanggar Dinilai Kurang Tepat, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyegel sejumlah robot trading karena diduga melanggar Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Namun, upaya penyegelan atau pemblokiran ini dinilai tak sepenuhnya tepat sebagai solusi masalah ini.

"Robot trading jangan dulu disegel, biarkan para member menarik dananya dulu. Jangan sampai ini menjadi wadah cuci tangan," ujar anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam saat Live Instagram bertajuk 'Mufti Ngobras'bersama Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison SH, Kamis (14/4/2022).

Mufti yang merupakan anggota DPR dari Dapil Jawa Timur II ini mengatakan ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan terkait penanganan masalah robot trading.

Aspek pertama, adalah soal regulasi robot trading. Menurutnya, hingga saat ini regulasi soal robot trading belum jelas. Padahal Bappebti sudah menjanjikan akan merilis regulasi robot trading dalam waktu dekat, namun hingga kini belum terealisasi.

"Bappebti janji dalam 10 hari. Kami akan terus tagih, kejar kapan regulasinya akan keluar," tandas Mufti.

Ditegaskannya, tidak adanya regulasi bisa memberi ruang penyelenggara robot trading yang bertujuan baik untuk beroperasi, namun di sisi lain juga memberi ruang bagi mereka yng ingin melakukan hal ilegal.

Sedangkan aspek kedua, soal penarikan kembali dana member (withdraw/WD). Menurutnya, pihaknya akan terus mengejar dan mengupayakan agar robot trading yang disegel kemudian aset-asetnya disita negara bisa dikembalikan kepada member.

"Kita mau ajak duduk bareng Bappebti, operator (robot trading) dan penegak hukum," ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.