Sukses

Pengemudi Ojol Geruduk Kantor Dishub Jatim, Desak Aplikator Nakal Ditindak

para driver ojol ini meminta agar pemerintah tegas menjalankan aturan terkait dengan masalah tarif.

Liputan6.com, Surabaya - Ribuan pengemudi Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim, unjuk rasa mendesak pemerintah menindak aplikator nakal.

Koordinator Frontal Daniel Lukas Rorong mengatakan, aksi ini bentuk kekecewaan para driver ojol terhadap pemerintah pusat selaku pembuat aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 202.

"Pemerintah seperti macan ompong karena banyak aplikator yang melanggar aturan tersebut tidak ditindak tegas," ujarnya, Kamis (24/3/2022).

Selain itu, pelanggaran paling berat yang dirasa oleh para driver adalah masalah tarif. Dari batas minimal sesuai KP 348 zona satu yang meliputi wilayah Jawa harusnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

"Tarif dirasa murah oleh teman-teman driver karena di bawah standar pemerintah. Saat ini dikasih tarif Rp 6.400, bahkan ada yang di bawah lagi," ucapnya di depan kantor Dinas Perhubungan Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

"Ini melanggar PM 12 dan KP 348. Aturan ini ibarat macan ompong, pemerintah membuat aturan tapi dilanggar jelas-jelas oleh aplikator dan pemerintah diem aja," imbuh Daniel.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Minta Hadirkan Petinggi Aplikator

Karena itu, para driver ojol ini meminta agar pemerintah tegas menjalankan aturan terkait dengan masalah tarif. Sehingga, tidak ada lagi aplikator nakal yang menurunka tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Kedua, kami ingin agar pemerintah menghadirkan petinggi aplikator dari pusat supaya bisa langsung merevisi tarif yang dirasa teman-teman terlalu murah dan melanggar aturan pemerintah," ujar Daniel.

Ketiga, menghapus bea-bea tambahan yang dibebankan aplikator kepada mitra maupun customer. Seperti bea parkir, bea aplikasi dan bea lainnya.

"Keempat, mendorong pemerintah tindak tegas aplikator yang melanggar aturan dari pemerintah. Apabila aksi ini masih belum ada hasil akan digelar ulang aksi yang sama dengan jumlah yang lebih besar," ucap Daniel.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.